RESMI!!! PPN NAIK JADI 11%, HAL INI HARUS DIPERSIAPKAN OLEH PENGUSAHA! Pemerintah secara resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai hari ini, Jumat (1/4/2022). Kebijakan tarif PPN 11 persen tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Jawaban singkat
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022 melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sejak 1 Januari 2025, tarif 12% diberlakukan untuk barang dan jasa tertentu (umumnya barang mewah), sementara sebagian besar barang dan jasa lain tetap memakai tarif efektif 11%. Artinya, bagi mayoritas pengusaha, PPN yang dipungut dari pelanggan belum berubah: tetap 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- Tarif PPN naik 10% → 11% pada 1 April 2022 berdasarkan UU HPP.
- Tarif 12% sejak 2025 hanya untuk barang/jasa tertentu; sisanya tarif efektif 11%.
- PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disetor ke kas negara, bukan biaya perusahaan.
- Rumus: PPN = tarif × DPP (harga jual sebelum pajak).
- UMKM dengan omzet ≤ Rp4,8 miliar setahun tidak wajib jadi PKP, tetapi bisa memilih untuk dikukuhkan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini?
Tarif PPN adalah 11% sejak 1 April 2022 berdasarkan UU HPP. Sejak 1 Januari 2025, tarif 12% dikenakan untuk barang dan jasa tertentu, sementara sebagian besar barang dan jasa lain tetap memakai tarif efektif 11%.
Apakah PPN 11 persen membuat harga barang otomatis naik 1 persen?
Secara matematis kenaikan dari 10% ke 11% menambah 1 poin persentase dari DPP, bukan 1% dari harga total. Pada barang seharga Rp10.000.000, PPN naik dari Rp1.000.000 menjadi Rp1.100.000. Praktiknya kenaikan harga jual bergantung pada kebijakan setiap penjual.
Bagaimana cara menghitung PPN jika harga sudah termasuk pajak?
Gunakan rumus DPP = harga total × 100/111. Contoh: tagihan Rp11.100.000 berarti DPP Rp10.000.000 dan PPN Rp1.100.000.
Apakah UMKM wajib memungut PPN 11 persen?
UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP sehingga tidak wajib memungut PPN. Namun begitu omzet melewati batas itu, pengukuhan PKP menjadi kewajiban.
Apakah PPN bisa menjadi beban perusahaan?
Tidak, selama perusahaan adalah PKP dan PPN masukan dapat dikreditkan. PPN menjadi beban hanya jika masukan tidak bisa dikreditkan, misalnya karena faktur pajak tidak lengkap atau pembelian dari pihak yang tidak berstatus PKP.
Cara Menghitung PPN 11 Persen pada Transaksi Bisnis
Rumus dasarnya sederhana: PPN = tarif PPN × Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Jika Anda menjual barang seharga Rp10.000.000 sebelum pajak, maka PPN yang dipungut adalah 11% × Rp10.000.000 = Rp1.100.000, sehingga total tagihan ke pelanggan menjadi Rp11.100.000.
Untuk transaksi yang harga jualnya sudah termasuk PPN, gunakan rumus balik: DPP = harga total × 100/111. Contoh: total tagihan Rp11.100.000 berarti DPP-nya Rp10.000.000 dan PPN-nya Rp1.100.000. Kesalahan umum adalah mengalikan harga termasuk PPN dengan 11% langsung, sehingga pajak yang disetor menjadi terlalu besar dan membebani margin.
Dalam faktur pajak, angka DPP dan PPN harus konsisten dengan nilai kontrak atau invoice komersial. Jika ada diskon, retur, atau uang muka, PPN dihitung dari DPP setelah penyesuaian tersebut, bukan dari nilai bruto awal.
Dampak Kenaikan PPN bagi Pengusaha dan Strategi Menyikapinya
Secara akuntansi, PPN bukan beban perusahaan karena sifatnya titipan yang dipungut dari pembeli lalu disetor ke negara. Namun kenaikan tarif tetap memengaruhi arus kas dan daya beli pelanggan: harga jual ikut naik, permintaan bisa melambat, dan modal kerja untuk membayar pajak sebelum uang masuk dari pelanggan semakin besar.
Tiga langkah praktis yang bisa dijalankan: (1) pastikan status PKP dan administrasi faktur pajak rapi agar PPN masukan bisa dikreditkan; (2) hitung ulang harga jual dan margin dengan tarif terbaru, termasuk untuk kontrak jangka panjang; (3) pisahkan pencatatan PPN keluaran dan masukan agar setoran bulanan tidak menekan kas.
Perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai PKP tetap wajib memahami aturan ini karena omzet yang melewati Rp4,8 miliar setahun mewajibkan pengukuhan PKP. Menunda pengukuhan hanya memindahkan masalah ke kemudian hari dalam bentuk koreksi pajak.
Lalu, bagaimana dengan Anda sebagai pengusaha, apakah harus bayar PPN lebih besar lagi? Apakah bisa merugikan perusahaan? Apa yang harus dilakukan? Simak pada video berikut ini.
PPN merupakan pungutan pemerintah yang di kenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang di lakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Di kutip dari situs Kementerian Keuangan, kenaikan PPN di maksudkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang dan membantu pembiayaan anggaran negara. Khususnya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak Covid-19.
Polemik Kenaikan PPN 11 Persen
Kenaikan tarif PPN hingga 11 persen akan menaikkan harga barang dan jasa yang tidak di bebaskan dari PPN. Hal ini di karenakan pihak yang dikenakan PPN adalah konsumen atau pembeli akhir.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan PPN sebesar 1 persen masih di bawah rata-rata PPN dunia. “Kalau rata-rata PPN dunia 15 persen, kalau kita lihat negara-negara OECD dan lain-lain, Indonesia 10 persen. Kita naikkan menjadi 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada 2025,” kata Menkeu. di kutip dari Kontan.co.id.
Menkeu memahami bahwa saat ini perhatian publik dan dunia usaha terfokus pada pemulihan ekonomi.
Namun, hal tersebut tidak menghalangi pemerintah untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat. Apalagi di masa pandemi, APBN merupakan instrumen yang kerjanya luar biasa sehingga perlu segera di rehabilitasi.
“Jadi kita lihat saja masih ada ruang di mana Indonesia setara dengan kawasan OECD atau negara atau negara manapun di dunia. Tapi Indonesia tidak melebih-lebihkan,” ujarnya.
Menkeu menegaskan, pajak merupakan gotong royong dari sisi perekonomian Indonesia dari kalangan relatif mampu. Pasalnya, pajak yang terkumpul akan di gunakan kembali untuk masyarakat.
“Kita jelas masih butuh pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, bahkan kita perlu TNI kita lebih kuat, polisi lebih kuat sehingga kepastian hukum baik, keamanan kita baik. Semua itu bisa di lakukan, kita akan mencapainya, dan Kami akan membangunnya selangkah demi selangkah jika fondasi perpajakan kuat,” pungkasnya.
Dengan adanya kenaikan PPN menjadi 11%, pengusaha di tuntut untuk meningkatkan kemampuan untuk mempelajari perpajakan agar dapat mengelola pajak yang harus di bayarkan bisa lebih murah. Belajar pajak UMKM dengan mudah di ONLINE COURSE Mahir Pajak UMKM dalam 21 Hari.
Bisnis Anda mandek di titik mana? Kami bantu petakan akar masalahnya.
Tulis 3 hal singkat: nama, nomor WhatsApp, dan kendala yang paling mengganggu. Tim kami baca satu per satu, lalu menghubungi Anda lewat WhatsApp untuk membahas penyebabnya — bukan menawarkan paket.
Data hanya dipakai untuk menindaklanjuti pertanyaan Anda. Tidak dibagikan.