Welcome to the Blog

DConsulting – Para pengusaha, direktur, dan manajer keuangan di Indonesia kini tengah menghadapi perubahan signifikan dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali membeberkan simulasi PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata (TER) yang akan berlaku mulai tahun 2026. Ini bukan sekadar perubahan angka, melainkan penyesuaian fundamental yang butuh pemahaman mendalam agar

DConsulting – Para pengusaha, direksi, CFO, hingga manajer keuangan pasti selalu deg-degan saat mendengar kata ‘pemeriksaan pajak’. Wajar saja, proses ini bisa menguras waktu, tenaga, dan terkadang berujung pada koreksi yang tidak sedikit. Nah, kabar terbaru dari Ditjen Pajak (DJP) ini patut menjadi perhatian serius. Mereka baru saja membocorkan, tidak secara resmi memang, namun melalui

“`html DConsulting – Sebagai praktisi di bidang keuangan dan perpajakan, saya sering menemukan bahwa masalah keterlambatan lapor SPT Tahunan Badan adalah salah satu sumber kekhawatiran terbesar bagi banyak pemilik usaha dan tim keuangan. Apalagi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini semakin gencar mengingatkan soal sanksi. Bagi yang terlambat, denda Rp1 juta per masa pajak bukan lagi

DConsulting – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2026 adalah isu yang sedang hangat dibicarakan di kalangan pelaku usaha. Perubahan ini tentu akan membawa dampak signifikan pada struktur biaya, harga jual, dan akhirnya, margin keuntungan bisnis di berbagai sektor. Memahami potensi dampaknya sedini mungkin sangat penting agar kita bisa menyiapkan strategi

DConsulting – Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan selalu jadi perhatian krusial setiap tahunnya bagi para pemilik usaha, direktur, dan tim keuangan. Tahun 2026 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan tepat waktu. Bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga menghindari sanksi administratif sebesar Rp1 juta per SPT yang