Pajak Pedagang Emas: PPh 22, PPN, dan Aturan 2026

Pajak pedagang emas bertumpu pada dua pungutan yang melekat di setiap penjualan: PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual dan PPN dengan besaran tertentu 1,1% atau 1,65% dari harga jual. PPh Pasal 22 tidak dipungut ketika pembelinya konsumen akhir, sedangkan PPN tetap dipungut. Sejak 2026, sebagian penjual emas juga wajib menyetorkan data transaksi bulanan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Berapa tarif pajak yang harus dipungut pedagang emas?

Dasar hukumnya adalah PMK 48 Tahun 2023, yang terakhir diubah oleh PMK 52 Tahun 2025. Tarif PPh Pasal 22 untuk emas perhiasan ditetapkan 0,25% dari harga jual. Untuk PPN, pedagang tidak memakai tarif umum, melainkan mekanisme besaran tertentu: 1,1% dari harga jual bila pembelinya pedagang atau pabrikan lain, dan 1,65% bila pembelinya konsumen akhir atau dokumen perolehan barangnya tidak lengkap.

Perbedaan 1,1% dan 1,65% bukan pilihan bebas. Angka 1,1% hanya berlaku bila penjual memegang Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang lengkap atas perolehan atau impor emas perhiasan yang dijualnya. Tanpa dokumen itu, penyerahan yang sama dikenai 1,65% dari harga jual, sehingga selisih 0,55% langsung menggerus margin toko.

Tabel 1. Angka 0,25%, 1,1%, 1,65%, dan 0% di atas adalah tarif efektif yang berlaku sejak 1 Mei 2023. Sumber: siaran pers DJP “Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas” (PMK 48/2023) dan artikel DJP tentang PMK 51/2025 serta PMK 52/2025.

Kapan PPh Pasal 22 tidak dipungut?

PPh Pasal 22 atas emas perhiasan tidak dipungut dalam tiga situasi. Pertama, penjualan kepada konsumen akhir. Kedua, penjualan kepada Wajib Pajak yang dikenai PPh final sesuai PP 55 Tahun 2022, yaitu pengusaha dengan peredaran bruto tertentu yang menyerahkan surat keterangan dan sudah terkonfirmasi di sistem DJP. Ketiga, penjualan kepada Wajib Pajak pemegang Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22.

Untuk emas batangan, PMK 51 Tahun 2025 menambahkan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan usaha bulion dan telah berizin OJK: pembelian dengan nilai paling banyak Rp10.000.000 tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22. Atas impor emas batangan, tarifnya disamakan dengan pembelian di dalam negeri, yaitu 0,25% dari nilai impor, sehingga tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara emas impor dan emas domestik.

Perlu dicatat, PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final. Pajak yang sudah dipungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan, bukan pajak yang berdiri sendiri di akhir tahun.

Mengapa toko emas jadi sorotan sepanjang 2026?

Ada dua gelombang pemeriksaan yang berjalan bersamaan, dan keduanya menyentuh meja pedagang emas. Gelombang pertama datang dari kantor pajak: kunjungan ke 42 toko emas menegaskan bahwa sektor perdagangan emas termasuk yang diawasi, dengan penekanan pada pencatatan transaksi, omzet, dan pelaporan. Gelombang kedua datang dari Bea dan Cukai, yang menyegel sejumlah gerai perhiasan impor di Jakarta pada Februari 2026 karena barang yang dijual diduga tidak memenuhi kewajiban kepabeanan, sebagian karena under invoicing (liputan CNBC Indonesia, 11 Maret 2026).

Kombinasi itu menjelaskan arah pengawasan: bukan hanya besaran pajak yang dibayar, tetapi juga asal barang dan kelengkapan dokumen. Toko yang menjual perhiasan impor tanpa dokumen kepabeanan menghadapi risiko berbeda dari sekadar kurang setor PPN, karena dapat berlanjut ke ranah pidana kepabeanan.

Apa yang wajib dilaporkan ke DJP mulai 2026?

PMK 8 Tahun 2026, yang berlaku sejak 27 Februari 2026, memasukkan PT Aneka Tambang Tbk dan PT Emas Antam Indonesia ke dalam kelompok Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) (teks PMK 8/2026 di JDIH Kemenkeu). Konsekuensinya, keduanya wajib menyampaikan data penjualan emas dan perak, serta data pembelian kembali (buyback), secara elektronik setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Data penjualan emas yang dilaporkan paling sedikit memuat 13 jenis informasi, antara lain nomor dan tanggal faktur, jenis pembeli, nama pembeli, NPWP atau NIK, alamat, produk, berat dalam gram, jumlah satuan, harga, nilai PPh Pasal 22 yang dipungut, diskon, dan total transaksi. Data buyback memuat 15 jenis informasi, termasuk nama bank dan nomor rekening penerima.

Penting dipahami: kewajiban ILAP ini belum berlaku untuk seluruh toko emas. Lampiran PMK 8/2026 mencantumkan Antam dan anak usahanya secara spesifik, sementara usulan agar kewajiban serupa diperluas ke semua pedagang emas masih dalam pembahasan. Namun arahnya jelas, karena data pembeli yang mengalir ke DJP memudahkan pencocokan antara penjualan toko dan pembeli akhirnya.

Contoh perhitungan pajak satu transaksi emas

Misalkan sebuah toko emas perhiasan yang berstatus PKP menjual satu set perhiasan senilai Rp100.000.000 kepada pedagang emas lain, dan toko tersebut memiliki Faktur Pajak lengkap atas perolehan barang itu. PPN yang dipungut adalah 1,1% x Rp100.000.000 = Rp1.100.000, dan PPh Pasal 22 yang dipungut 0,25% x Rp100.000.000 = Rp250.000.

Bila dokumen perolehan tidak lengkap, penjualan yang sama dikenai PPN 1,65% x Rp100.000.000 = Rp1.650.000, atau Rp550.000 lebih besar. Untuk penjualan senilai Rp10.000.000 kepada konsumen akhir, PPN yang dipungut 1,65% x Rp10.000.000 = Rp165.000, sementara PPh Pasal 22 nihil karena pembelinya konsumen akhir yang dikecualikan.

Selisih Rp550.000 per transaksi Rp100 juta terlihat kecil, tetapi pada toko dengan perputaran Rp2 miliar sebulan, kehilangan dokumen perolehan dapat menambah beban PPN sekitar Rp11 juta per bulan tanpa tambahan penjualan sedikit pun.

Kesalahan pencatatan yang paling sering terjadi

Pertama, tidak memisahkan penjualan emas perhiasan dari jasa terkait seperti perbaikan dan custom, padahal perlakuan pajaknya berbeda. Kedua, tidak menyimpan Faktur Pajak perolehan sehingga seluruh penyerahan ke pedagang lain otomatis dikenai 1,65%, bukan 1,1%. Ketiga, mencatat penjualan ke konsumen akhir sebagai penjualan ke pedagang agar PPh Pasal 22 tidak dipungut, padahal justru PPN-nya yang menjadi 1,65%.

Keempat, omzet harian dicatat dari mutasi rekening saja, sehingga transaksi tunai tidak pernah masuk pembukuan. Pola ini yang paling cepat terdeteksi ketika data pihak ketiga dibandingkan dengan SPT.

Kapan sebaiknya meminta pendampingan?

Ada tiga tanda yang layak dijadikan pemicu. Pertama, toko mulai menjual perhiasan impor tanpa dokumen kepabeanan yang jelas. Kedua, ada surat dari kantor pajak, baik undangan klarifikasi maupun surat permintaan penjelasan atas data. Ketiga, omzet mendekati atau melewati Rp4,8 miliar setahun sehingga pilihan PPh final perlu ditinjau ulang.

Pada titik itu, yang dibutuhkan bukan sekadar menghitung ulang, tetapi merapikan alur pencatatan dari nota penjualan sampai pelaporan. Layanan perencanaan pajak dan konsultan pajak dapat dipakai untuk menata ulang, sementara dasar-dasar PPN dijelaskan di artikel perubahan tarif PPN.

Jika Anda ingin membahas kasus toko sendiri, jadwalkan lewat booking konsultasi online. Sebelum itu, siapkan rekap penjualan per jenis barang tiga bulan terakhir dan daftar faktur perolehan, karena dua dokumen itu yang paling menentukan besaran kewajiban.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pembeli emas perhiasan perlu membayar pajak lagi?

Tidak. PPN dan PPh Pasal 22 dipungut oleh penjual, bukan kewajiban tambahan pembeli. Untuk konsumen akhir, PPh Pasal 22 memang tidak dipungut, sedangkan PPN sudah termasuk dalam harga yang dibayarkan.

Apakah tarif 1,1% dan 1,65% masih berlaku pada 2026?

Keduanya berasal dari PMK 48/2023 dan tidak diubah oleh PMK 51/2025 maupun PMK 52/2025, yang hanya mengatur pengecualian pemungutan dan perlakuan emas batangan. Karena tarif PPN umum dapat berubah, sebaiknya konfirmasi ketentuan terbaru sebelum menghitung pajak masa tertentu.

Apakah toko emas kecil wajib memungut PPN?

Kewajiban memungut PPN melekat pada status Pengusaha Kena Pajak, bukan pada ukuran toko. Pedagang yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak memungut PPN, tetapi tetap wajib mencatat peredaran usaha dan melaporkan penghasilan.

Bagaimana perlakuan PPh Pasal 22 bila pembeli adalah pengusaha dengan PPh final UMKM?

Pemungutan tidak dilakukan, sepanjang pembeli menyerahkan surat keterangan sebagai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan statusnya sudah terkonfirmasi di sistem DJP. Pengecualian ini diberikan tanpa perlu Surat Keterangan Bebas.

Apakah jasa perbaikan dan custom perhiasan juga dikenai PPN besaran tertentu?

Ya. Jasa yang terkait dengan emas perhiasan dikenai PPN besaran tertentu sebesar 1,1% dari penggantian, dengan mekanisme yang sama seperti penyerahan barangnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah pembeli emas perhiasan perlu membayar pajak lagi?

Tidak. PPN dan PPh Pasal 22 dipungut oleh penjual. Untuk konsumen akhir, PPh Pasal 22 tidak dipungut, sedangkan PPN sudah termasuk dalam harga yang dibayarkan.

Apakah tarif PPN 1,1% dan 1,65% masih berlaku pada 2026?

Keduanya berasal dari PMK 48/2023 dan tidak diubah oleh PMK 51/2025 maupun PMK 52/2025. Karena tarif PPN umum dapat berubah, konfirmasi ketentuan terbaru sebelum menghitung pajak masa tertentu.

Apakah toko emas kecil wajib memungut PPN?

Kewajiban memungut PPN melekat pada status Pengusaha Kena Pajak. Pedagang yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak memungut PPN, tetapi tetap wajib mencatat peredaran usaha dan melaporkan penghasilan.

Bagaimana perlakuan PPh Pasal 22 bila pembeli memakai PPh final UMKM?

Pemungutan tidak dilakukan sepanjang pembeli menyerahkan surat keterangan sebagai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan statusnya sudah terkonfirmasi di sistem DJP.

Apakah jasa perbaikan dan custom perhiasan dikenai PPN besaran tertentu?

Ya. Jasa yang terkait dengan emas perhiasan dikenai PPN besaran tertentu 1,1% dari penggantian, dengan mekanisme yang sama seperti penyerahan barangnya.