Maret 26

0 comments

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ?

pajak pertambahan nilai

Selain Pajak Penghasilan (PPh), wajib pajak juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, Anda wajib untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN terutang. PPN adalah pajak yang dikenakan atas barang dan/atau jasa. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari adanya penerbitan faktur pajak fiktif. Mari kita mulai membahas hal-hal yang terkait dengan PPN:

1# PPN atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) ada 2 jenis yaitu:

PPN Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, atau ekspor Jasa Kena Pajak.

PPN Masukan adalah PPN yang telah dipungut oleh PKP Penjual pada saat kita melakukan pembelian barang dan/atau jasa kena pajak. PPN Masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP Pembeli untuk menghitung PPN Kurang/Lebih Bayar. PPN Masukan memiliki beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh PKP.

Tata cara umum PPN adalah PKP mengkreditkan PPN Masukan dalam suatu masa dengan PPN Keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila pada masa pajak tersebut PPN Masukan lebih besar, maka disebut dengan lebih bayar PPN, dikarenakan PPN Masukan yang sudah dipungut oleh PKP Penjual lebih banyak dari PPN Masukan yang kita pungut dari pelanggan.

Kelebihan PPN Masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut PPN Masukan lebih kecil dari PPN Keluaran disebut dengan kurang bayar PPN. Atas kekurangan tersebut harus disetorkan ke kas negara.

2# Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan

  • Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
  • Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan
  • Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan
  • Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan termasuk pengeluaran yang dikapitalisasikan ke barang modal tersebut
  • Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan ayat 9
  • Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat PKP dikukuhkan
  • Apabila dalam masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor PKP. Penyetoran PPN oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
  • Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU PPN)
  • Atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah masa pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar). (Pasal 9 ayat 4a UU PPN)

3# Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN

  • Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan
  • Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
  • Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
  • Perolehan BKP/JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
  • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6
  • Perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
  • Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
  • Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 ayat (2a)
  • Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 dan pasal 16B ayat 3

4# Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Impor BKP
  • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  • Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  • Ekspor BKP Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor JKP oleh PKP

5# Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  • Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
  • Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% diterapkan atas: Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak
  • Tarif pajak nomor 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah

6# Kewajiban untuk Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki jumlah penjualan barang dan/atau jasa lebih dari Rp4,8 miliar sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013. Namun, bagi pengusaha yang jumlah penjualan barang dan/atau jasanya belum mencapai Rp4,8 miliar bisa mengajukan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban melaporkan diri menjadi PKP paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang dan/atau jasa melebihi Rp4,8 miliar.

Demikian artikel singkat mengenai “Pajak Pertambahan Nilai”, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Apabila penjelasan di atas masih kurang jelas dan ingin menanyakan permasalahan seputar pajak, klik tombol di bawah ini sekarang dan booking sesi konsultasi dengan team kami.

 


Tags


You may also like

Tanggal Setor & Lapor Pajak Anda Harus Tahu. Belum Tahu? BAHAYA!

Negosiasi Utang ke Bank atau Supplier dalam Strategi Keuangan

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top
Jakarta OfficeSurabaya OfficeInstagramFacebookYouTube