Mei 11

0 comments

Mengenal Sengketa Pajak dan Tata Cara Penyelesaiannya

Sengketa pajak menjadi isu yang penting dalam dunia keuangan, yang bisa mempengaruhi perusahaan maupun individu. Meski kompleksitasnya seringkali menakutkan, pemahaman tentang sengketa pajak serta cara penyelesaiannya menjadi krusial. Ini juga dapat menjadi langkah pencegahan agar permasalahan tersebut tidak terjadi.

Di samping itu, Anda juga perlu mengetahui cara menyelesaikan sengketa pajak, termasuk cara mengajukan banding jika diperlukan. Jika tidak, menggunakan jasa konsultan pajak dapat dijadikan pertimbangan. Namun sebelum itu, sebaiknya kenali sengketa pajak dan cara penyelesaiannya mendalam pada ulasan berikut terlebih dahulu!

Apa Itu Sengketa Pajak

Sengketa pajak adalah ketidaksepakatan antara wajib pajak (WP) dan lembaga perpajakan, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terkait dengan kewajiban perpajakan, penghitungan pajak, atau penafsiran aturan perpajakan. 

Kondisi tersebut bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan penilaian atas jumlah pajak antara WP dan lembaga perpajakan, ketidaksetujuan mengenai klaim atau pengembalian pajak, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pajak. Tanpa penanganan khusus dari pihak konsultan pajak profesional seperti D’Consulting.

Mengapa Sengketa Pajak Bisa Terjadi?

Sengketa pajak bisa terjadi karena perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait dengan penerapan peraturan pajak yang kompleks. Adapun alasan sengketa pajak bisa terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Perpajakan yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak

 

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, terkadang wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya setuju atau merasa tidak puas dengan kebijakan yang diterapkan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengajukan upaya hukum seperti banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, yang diizinkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

BACA JUGA:  Panduan Ringkas Menggunakan DJP Online untuk Pajak Mudah

2. Perbedaan Interpretasi Terhadap Aturan Perundang-undangan

 

Wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan aturan-aturan perundang-undangan pajak. Misalnya, wajib pajak mungkin menganggap bahwa mereka telah mengikuti aturan dengan benar, sementara Direktorat Jenderal Pajak memiliki pandangan yang berbeda. Ini bisa menghasilkan perselisihan yang kemudian menjadi sengketa pajak.

3. Perbedaan dalam Metode Perhitungan Pajak

 

Wajib pajak dan otoritas pajak mungkin menggunakan metode perhitungan yang berbeda untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perbedaan dalam penilaian aset, penggunaan diskon atau insentif pajak, atau interpretasi aturan perpajakan lainnya bisa menjadi penyebab sengketa antara kedua belah pihak.

4. Keberatan atas Penetapan Sanksi Denda Pajak

 

Sanksi denda pajak bisa diberlakukan oleh otoritas pajak jika wajib pajak dianggap melanggar ketentuan perpajakan. Namun, terkadang wajib pajak mungkin tidak setuju dengan penetapan sanksi denda tersebut, baik karena merasa tidak adil atau karena alasan lain. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak mengajukan keberatan dan memicu sengketa dengan otoritas pajak.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak

Prosedur penyelesaian sengketa pajak adalah serangkaian langkah untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait masalah perpajakan. Dalam konteks ini, proses tersebut mencakup berbagai tahapan mulai dari komunikasi awal hingga jika diperlukan. Adapun caranya, akan dijelaskan pada uraian berikut:

1. Keberatan

Tahap pertama dalam menyelesaikan sengketa pajak adalah dengan mengajukan keberatan kepada otoritas pajak terkait. Wajib pajak mengajukan keberatan atas ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap keputusan atau penilaian pajak yang diterima.

2. Gugatan

Jika keberatan tidak dapat diselesaikan, langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Di sini, wajib pajak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa secara hukum.

BACA JUGA:  Status Wajib Pajak Non-Efektif Yang Dikecualikan Dari Pengawasan

3. Banding 

Setelah proses gugatan, pihak yang kalah dapat mengajukan banding ke instansi yang lebih tinggi, yaitu Mahkamah Agung. Banding dilakukan jika terdapat ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan sebelumnya.

4. Peninjauan Kembali 

Jika terjadi ketidakpuasan dengan putusan banding, pihak yang kalah dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dilakukan untuk meminta pengadilan untuk memeriksa kembali putusan yang telah diambil dalam kasus tersebut.

 

Penyelesaian Sengketa Pajak yang Mudah

Mengatasi sengketa pajak yang bermasalah membutuhkan serangkaian penyelesaian. Di samping itu, penyelesaiannya cenderung rumit, untuk itulah Anda memerlukan konsultan pajak andal seperti D’Consulting. Untuk diketahui, sejatinya setiap permasalahan sengketa pajak memiliki persamaan, yang sudah pasti dapat diselesaikan secara tuntas.

Konsultan pajak D’Consulting berpengalaman membantu lebih dari 300 perusahaan dalam permasalahan serupa. Pada kasus-kasus tersebut, konsultan pajak D’Consulting menemui persamaan masalah yang dihadapi. Tentu saja, kendala tersebut menemukan penyelesaian terbaik oleh D’Consulting. Jika Anda membutuhkan konsultan pajak terbaik, Anda bisa menghubungi D’Consulting. Bersama D’Consulting, Anda tak perlu merasa sendirian dalam menghadapi tantangan. Bergabunglah dengan lebih dari 450+ perusahaan yang telah kami bantu di Indonesia, dan temukan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan bisnis Anda. Informasi lengkapnya

Klik disini!

Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, kantor akuntan publik, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, konsultan bisnis, konsultan keuangan, konsultan manajemen, konsultan pajak, kuliner, laba rugi


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

SIAP KEMBANGKAN BISNIS!

Otomatisasi Bisnis dengan Metode PSF

Sudah bukan jamannya bisnis malah bikin stres..

Hari
Jam
Menit
Detik