November 18

0 comments

Warisan Rumah Belum Balik Nama: Pajak Apa Saja yang Muncul dan Berapa Besarnya?

Warisan rumah tidak dikenai “pajak warisan”. Yang muncul saat balik nama adalah BPHTB, maksimal 5 persen setelah dikurangi NPOPTKP minimal Rp300 juta untuk waris. PPh Final 2,5 persen baru terutang bila harta itu dijual atau dihibahkan ke luar garis keturunan lurus.

Sertifikat yang dibiarkan bertahun-tahun atas nama almarhum tidak membuat pajaknya hilang. Ia hanya menumpuk: nilai objek naik, ahli waris bertambah, dan dokumen makin sulit dilengkapi. Artikel ini menjawab pertanyaan yang paling sering muncul: pajak apa yang benar-benar harus dibayar, berapa besarnya, dan langkah mengurusnya.

Apakah harta warisan kena pajak? Ini dasar hukumnya

Indonesia tidak menganut pajak warisan (inheritance tax). Harta yang berpindah karena kematian bukan objek Pajak Penghasilan bagi ahli waris. Dasarnya Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Namun ada dua syarat yang melekat pada status “bukan objek pajak” itu. Pertama, harta tersebut sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan pewaris semasa hidup. Kedua, pajak terutang pewaris (jika ada) sudah dilunasi. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, harta warisan bisa dipersoalkan sebagai penghasilan yang belum dilaporkan.

Untuk tanah dan bangunan, pengalihan karena waris juga dikecualikan dari PPh Final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasarnya Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Pengecualian itu tidak otomatis: ahli waris harus memegang Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kantor Pelayanan Pajak sebelum notaris atau PPAT melanjutkan proses.

Warisan yang belum terbagi tetap punya kewajiban pajak

Selama harta belum dibagi, statusnya bukan “tidak ada yang bertanggung jawab”. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh menempatkan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Artinya ada subjek pajak pengganti, ada kewajiban pelaporan, dan ada harta yang harus dicatat.

Inilah sumber masalah yang jarang disadari pemilik usaha keluarga. Rumah atau ruko warisan yang dibiarkan bertahun-tahun tetap muncul di sistem, tetap punya NJOP, dan tetap dihitung dalam pemetaan aset. Uraian lebih luas soal risiko aset yang tidak rapi ada di artikel risiko menyembunyikan aset di era keterbukaan data.

Pajak yang benar-benar dibayar saat balik nama: BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak daerah yang dibayar penerima hak, bukan pemberi. Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) berlaku, aturan BPHTB ada di Pasal 44 sampai Pasal 49.

Pasal 44 ayat (2) huruf a UU HKPD menyebut pemindahan hak karena hibah, hibah wasiat, dan waris sebagai objek BPHTB. Jadi waris memang objek BPHTB, walaupun waris bukan objek PPh. Dua kutub pajak yang berbeda, dikelola dua instansi berbeda: PPh oleh DJP, BPHTB oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dasar pengenaannya nilai pasar objek (Pasal 46 ayat (2) huruf b UU HKPD). Kalau nilai pasar tidak diketahui atau justru lebih rendah dari NJOP PBB tahun perolehan, yang dipakai adalah NJOP (Pasal 46 ayat (3)). Karena itu menulis harga rendah di akta tidak menurunkan BPHTB.

Komponen Aturan Angka
Tarif BPHTB Pasal 47 UU 1/2022 maksimal 5 persen, ditetapkan Perda
NPOPTKP perolehan umum Pasal 46 ayat (5) paling sedikit Rp80 juta
NPOPTKP waris / hibah wasiat Pasal 46 ayat (6) paling sedikit Rp300 juta
PPh Final pengalihan PP 34/2016 Pasal 2 2,5 persen dari nilai bruto
PPh Final karena waris PP 34/2016 Pasal 6 huruf d dikecualikan, dengan SKB

Angka NPOPTKP itu lantai minimum nasional. Daerah boleh menetapkan lebih tinggi lewat Perda. Sebagai gambaran, Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan NPOPTKP Rp250 juta untuk perolehan hak pertama dan Rp1 miliar untuk waris atau hibah wasiat dalam garis keturunan lurus, dengan tarif 5 persen. Artinya biaya balik nama rumah yang sama bisa berbeda antar kota.

Untuk objek yang dipakai usaha, perhitungan ini bertemu dengan kewajiban lain seperti PBB dan PPh badan. Ringkasan aturan terbarunya ada di pajak properti bisnis: aturan terbaru 2026.

PPh Final 2,5 persen: kapan warisan justru kena pajak

Pasal 2 PP 34/2016 memungut PPh Final 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang dikenai adalah pihak yang mengalihkan. Untuk waris, Pasal 6 huruf d membebaskannya, dan pembebasan itu dituangkan dalam SKB.

Yang sering terlewat adalah cabang berikutnya: hibah. Pasal 6 huruf b PP 34/2016 hanya membebaskan hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, atau pelaku usaha mikro dan kecil. Syarat tambahan: tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima hibah.

Konsekuensinya praktis. Hibah rumah dari ayah ke anak kandung bisa bebas PPh Final, asalkan ada SKB. Hibah rumah dari paman ke keponakan, atau dari kakak ke adik, tidak masuk kategori garis keturunan lurus satu derajat. Transaksi seperti itu kembali terutang PPh Final 2,5 persen.

Situasi yang sama berlaku kalau ahli waris menjual objek warisan. Warisnya bebas PPh, tetapi penjualan berikutnya terutang PPh Final 2,5 persen dari nilai bruto pengalihan. Karena itu urutan tindakan menentukan biaya: balik nama dulu, baru bicara penjualan.

Soal bukti transaksi dan pencatatan, kebiasaan administrasi yang rapi mempercepat semua proses ini. Contoh sederhana yang sering salah adalah pengisian bukti penerimaan, seperti dibahas di cara mengisi kwitansi yang benar.

Studi kasus: rumah Rp2,4 miliar yang dibiarkan atas nama almarhum

Berikut ilustrasi perhitungan memakai tarif resmi di atas. Angka objek bersifat contoh, bukan kutipan kasus tertentu, dan angka final tetap mengikuti Perda serta keputusan Bapenda setempat.

Seorang ayah meninggal pada 2019 dan meninggalkan satu rumah di Bekasi. Nilai pasar saat perolehan Rp2,4 miliar, NJOP PBB Rp1,1 miliar. Ahli warisnya dua anak. Sertifikat dibiarkan atas nama almarhum selama enam tahun karena “masih dipakai keluarga”.

Hitung BPHTB per ahli waris. Bagian masing-masing 1/2 x Rp2,4 miliar = Rp1,2 miliar. NPOPTKP waris Rp300 juta. Dasar pengenaan menjadi Rp900 juta. BPHTB 5 persen x Rp900 juta = Rp45 juta per ahli waris, atau total Rp90 juta.

PPh Final pengalihannya nihil karena waris dikecualikan, dengan catatan SKB sudah diurus di KPP. Jadi biaya pajak pusat untuk perpindahan ini adalah nol, sementara biaya pajak daerahnya Rp90 juta. Banyak pemilik objek warisan menyiapkan dana hanya untuk biaya notaris, lalu terkejut saat BPHTB muncul.

Sekarang bandingkan tiga skenario yang sama-sama lazim terjadi di lapangan.

Skenario Pajak yang muncul Nominal
Balik nama waris ke 2 anak BPHTB 5%, PPh Final nihil (SKB) Rp90 juta
Dihibahkan ke keponakan PPh Final 2,5% + BPHTB penerima Rp60 juta + Rp116 juta
Dijual ahli waris 6 tahun kemudian (Rp3 miliar) PPh Final 2,5% dari nilai pengalihan Rp75 juta

Angka hibah ke keponakan dihitung begini: PPh Final 2,5 persen x Rp2,4 miliar = Rp60 juta, karena bukan garis keturunan lurus satu derajat. BPHTB penerima memakai NPOPTKP perolehan umum Rp80 juta, sehingga 5 persen x (Rp2,4 miliar – Rp80 juta) = Rp116 juta. Totalnya Rp176 juta, hampir dua kali lipat jalur waris.

Biaya yang tidak terlihat: waktu, akses, dan sengketa

Selama sertifikat masih atas nama almarhum, objek itu tidak bisa dijaminkan ke bank, tidak bisa dipecah untuk dibagikan, dan tidak bisa dijadikan setoran modal ke PT. Kalau salah satu ahli waris meninggal, daftar pihak yang harus menandatangani bertambah, dan urusan waris berlapis menjadi waris dari waris.

Dalam bisnis keluarga, aset yang tertahan seperti ini sering menjadi titik pecahnya hubungan antarsaudara. Cerita yang paling sering berakhir di konsultan bukan soal pajaknya, melainkan soal pembagian yang tidak pernah diformalkan. Prinsip memisahkan aset pribadi dan aset usaha dibahas di pemisahan aset pribadi dan perusahaan.

Satu hal lagi: warisan yang belum dibagi tetap wajib dilaporkan. Ahli waris juga wajib mencantumkan harta warisan yang sudah diterima di SPT Tahunannya pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, plus di daftar harta. Melaporkan bukan berarti membayar.

5 langkah praktis mengurus balik nama warisan

Urutan berikut mengikuti alur yang diterima notaris, PPAT, Bapenda, dan BPN. Menukar urutannya biasanya hanya menambah satu putaran bolak-balik.

  1. Kumpulkan dokumen dasar. Sertifikat asli, SPPT PBB tahun terakhir, akta kematian pewaris, kartu keluarga, akta lahir ahli waris, NPWP ahli waris, dan bukti pelaporan harta dalam SPT Tahunan pewaris. Dokumen terakhir inilah yang sering hilang dan memperlambat semuanya.
  2. Terbitkan surat atau akta keterangan waris. Untuk sebagian keluarga, surat keterangan waris dari kelurahan atau kepala desa sudah cukup. Untuk yang lain diperlukan akta keterangan hak mewaris dari notaris. Notaris akan memeriksa siapa saja ahli waris menurut hukum, termasuk ahli waris pengganti bila ada yang meninggal lebih dulu.
  3. Ajukan SKB PPh ke KPP. Permohonan diajukan untuk pengalihan hak karena waris, dengan dokumen pendukung yang diminta kantor pajak. SKB inilah yang membuat PPh Final 2,5 persen tidak perlu dibayar dan menjadi syarat bagi PPAT untuk membuat akta.
  4. Hitung dan setor BPHTB, lalu minta validasi. Hitung dengan rumus 5 persen x (nilai pasar atau NJOP, mana yang lebih tinggi, dikurangi NPOPTKP waris). Setor ke kas daerah melalui Bapenda atau sistem yang berlaku di kota tersebut, lalu simpan bukti validasinya. Tanpa validasi, BPN tidak akan memproses peralihan.
  5. Daftarkan peralihan hak ke BPN dan rapikan pelaporan. Lampirkan akta, SKB, bukti BPHTB, dan dokumen pendukung. Setelah sertifikat terbit atas nama ahli waris, perbarui pencatatan: masukkan harta itu ke daftar aset keluarga atau perusahaan, dan laporkan di SPT Tahunan tahun berjalan.

Setelah sertifikat bersih, keputusan berikutnya adalah komersial: dijual, disewakan, atau dipakai usaha. Kalau objek itu akan dipakai untuk kegiatan usaha, risiko transaksi dan perjanjian yang menyertainya perlu dibaca lebih dulu, misalnya pada artikel 3 risiko transaksi bisnis yang harus diwaspadai.

FAQ: pertanyaan yang paling sering muncul soal pajak warisan rumah

Apakah di Indonesia ada pajak warisan?

Tidak. Indonesia tidak memungut pajak warisan atas harta yang diterima ahli waris. Harta warisan dikecualikan dari objek PPh melalui Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh sebagaimana diubah dengan UU HPP. Yang tetap muncul adalah BPHTB sebagai pajak daerah saat peralihan hak didaftarkan.

Berapa tarif BPHTB untuk warisan dan apakah ada batas Rp300 juta?

Tarif BPHTB maksimal 5 persen sesuai Pasal 47 UU 1/2022, dengan angka pasti ditetapkan Perda masing-masing kabupaten/kota. Untuk waris atau hibah wasiat kepada keluarga sedarah garis lurus satu derajat termasuk suami atau istri, NPOPTKP paling sedikit Rp300 juta (Pasal 46 ayat (6)). Sebagian daerah menetapkan lebih tinggi, seperti DKI Jakarta yang memakai Rp1 miliar.

Apakah hibah dari orang tua ke anak kena pajak?

Bisa bebas, dengan syarat. Pasal 6 huruf b PP 34/2016 membebaskan hibah kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Pemberi hibah harus mengajukan SKB ke KPP. Hibah ke keponakan atau saudara tidak masuk kategori ini dan tetap terutang PPh Final 2,5 persen.

Kalau belum balik nama lalu rumah dijual, siapa yang bayar pajaknya?

PPh Final 2,5 persen terutang oleh pihak yang mengalihkan hak. Dalam praktik, penjualan objek warisan biasanya didahului peralihan ke ahli waris, lalu penjualan ke pembeli, sehingga muncul dua peristiwa hukum. Ahli waris sebaiknya mengurus SKB lebih dulu agar peralihan waris tidak ikut dikenai PPh Final.

Apakah harta warisan harus dilaporkan di SPT Tahunan?

Ya. Warisan yang sudah diterima dilaporkan pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan hartanya dicantumkan di daftar harta. Melaporkan tidak sama dengan membayar. Kewajiban ini juga yang membuat status “bukan objek pajak” tetap aman bila suatu saat ada pemeriksaan.

Berapa biaya total balik nama warisan selain pajak?

Selain BPHTB, ada honorarium notaris atau PPAT untuk akta dan biaya pendaftaran di BPN. Keduanya tidak memakai tarif nasional tunggal, sehingga besarnya bervariasi menurut nilai objek, jumlah ahli waris, dan kebijakan kantor yang dipakai. Minta rincian tertulis sebelum menandatangani, supaya BPHTB dan biaya jasa tidak tercampur.

Kalau objek warisan juga dipakai untuk kegiatan usaha, perencanaan pajaknya sebaiknya disusun bersama, bukan setelah akta terlanjur dibuat. Prinsip penghematan yang sah dijelaskan di strategi mengoptimalkan pengurangan pajak perusahaan.

Direview langsung oleh tim

Bisnis Anda mandek di titik mana? Kami bantu petakan akar masalahnya.

Tulis 3 hal singkat: nama, nomor WhatsApp, dan kendala yang paling mengganggu. Tim kami baca satu per satu, lalu menghubungi Anda lewat WhatsApp untuk membahas penyebabnya — bukan menawarkan paket.

Hai Mindi

Data hanya dipakai untuk menindaklanjuti pertanyaan Anda. Tidak dibagikan.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like