Memilih konsultan keuangan untuk perusahaan berbeda dari memilih pembuat laporan. Konsultan yang tepat membuat angka Anda bisa dipercaya untuk mengambil keputusan, memenuhi kewajiban tanpa kejutan, dan melihat masalah sebelum menjadi krisis. Berikut cara menilainya secara objektif, bukan berdasarkan kedekatan atau harga termurah.
Apa yang seharusnya dikerjakan konsultan keuangan?
Ada empat pekerjaan inti. Pertama, merapikan catatan: memastikan setiap transaksi tercatat pada akun yang benar dan bisa ditelusuri buktinya. Kedua, menyusun laporan yang bisa dipakai memutuskan: arus kas, margin per produk, dan biaya yang benar-benar menggerus laba. Ketiga, menjaga kepatuhan: menyiapkan perusahaan menghadapi kewajiban audit, pemeriksaan pajak, atau permintaan bank. Keempat, memperkuat pengendalian: membuat prosedur yang mencegah uang bocor tanpa harus mengawasi setiap orang setiap hari.
Kalau yang ditawarkan hanya jasa mengetik laporan bulanan, itu jasa administrasi — bukan fungsi keuangan.
Kapan perusahaan wajib diaudit akuntan publik?
Ini pertanyaan yang paling sering dijawab keliru, termasuk oleh calon penyedia jasa. Dasar hukumnya adalah Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
| Huruf | Kondisi |
|---|---|
| a | Kegiatan usaha Perseroan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat |
| b | Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat |
| c | Perseroan merupakan Perseroan Terbuka |
| d | Perseroan merupakan persero |
| e | Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) |
| f | Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan |
Tabel 1. Kondisi wajib audit laporan keuangan menurut Pasal 68 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sumber: naskah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 68.
Perhatikan frasa “aset dan/atau jumlah peredaran usaha” pada huruf e: kewajiban sudah timbul bila salah satu angka mencapai Rp50 miliar, bukan harus keduanya. Konsekuensinya juga tegas: bila kewajiban ini tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS (ayat 2). Inilah alasan mengapa konsultan keuangan yang baik harus tahu status kewajiban audit perusahaan Anda sebelum menyusun laporan.
Delapan kriteria memilih konsultan keuangan
- Mengerti model bisnis Anda, bukan hanya akun. Perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur punya pola biaya dan modal kerja yang berbeda.
- Menjelaskan angka, bukan menyerahkan tabel. Setiap laporan seharusnya disertai kesimpulan: apa yang membaik, apa yang memburuk, dan apa yang perlu diputuskan.
- Transparan soal keterbatasan. Konsultan yang baik menyebut apa yang tidak diperiksa dan asumsi yang dipakai.
- Sadar kewajiban hukum. Termasuk kapan audit wajib, kapan pengesahan RUPS diperlukan, dan apa yang harus dilaporkan ke pihak luar.
- Menyiapkan data untuk pihak lain. Bank, investor, dan kantor pajak membutuhkan format yang berbeda; tanyakan pengalamannya.
- Mau memperbaiki prosedur, bukan sekadar merapikan angka akhir tahun.
- Menjaga kerahasiaan secara formal, bukan mengandalkan kepercayaan lisan.
- Ketersediaan tim. Tanyakan siapa yang menjawab pertanyaan Anda pada bulan-bulan sibuk, bukan hanya saat penawaran.
Beda konsultan keuangan, akuntan publik, dan jasa pembukuan
Tiga hal ini sering tercampur. Jasa pembukuan mencatat transaksi. Konsultan keuangan menafsirkan catatan itu untuk keputusan manajemen dan kepatuhan. Akuntan publik memberi opini independen atas laporan keuangan — dan kewajiban memakainya diatur Pasal 68 di atas. Menyadari perbedaan ini mencegah Anda membeli pekerjaan yang bukan kebutuhan Anda, atau melewatkan kewajiban yang sebenarnya sudah berlaku.
Bagaimana mengukur hasil kerjanya?
Tiga indikator yang bisa Anda periksa sendiri: kecepatan tutup buku tiap bulan, jumlah koreksi yang harus dilakukan setelah laporan diserahkan, dan kemampuan tim keuangan Anda menjawab pertanyaan bank atau kantor pajak tanpa menunggu konsultan. Ketiganya membaik berarti konsultan Anda menambah kapasitas, bukan menambah ketergantungan.
Langkah berikutnya
Untuk melihat bentuk pekerjaannya, mulai dari halaman konsultan keuangan Indonesia dan audit internal serta pengendalian. Bila perusahaan Anda sudah menghadapi masalah arus kas, artikel penyebab perusahaan bangkrut menunjukkan polanya, dan Anda bisa menjadwalkan konsultasi online untuk memeriksa laporan Anda bersama praktisi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah semua PT wajib diaudit akuntan publik?
Tidak semua. Pasal 68 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyebut kondisi tertentu, antara lain perseroan yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat, perseroan terbuka, dan perseroan dengan aset dan/atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar. Bila salah satu kondisi terpenuhi, laporan keuangan wajib diaudit.
Apa akibatnya kalau kewajiban audit tidak dipenuhi?
Menurut Pasal 68 ayat (2), laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. Tanpa pengesahan, laporan itu tidak bisa dipakai sebagai dasar resmi untuk berbagai keperluan, termasuk permintaan dari bank atau pihak lain.
Apakah kewajiban audit berlaku bila hanya omzet yang besar tetapi aset kecil?
Bunyi pasalnya adalah aset dan/atau jumlah peredaran usaha. Jadi kewajiban sudah timbul bila salah satu nilai mencapai batas Rp50 miliar, tidak perlu keduanya.
Apa yang harus disiapkan sebelum menyewa konsultan keuangan?
Laporan keuangan terakhir, buku besar dan daftar akun, rekonsiliasi bank, daftar utang-piutang, serta catatan kewajiban pajak. Data stok dan biaya per proyek juga sangat membantu bila usaha Anda berbasis proyek.
Kapan sebaiknya mengganti konsultan keuangan?
Bila laporan selalu terlambat, angka sering dikoreksi setelah diserahkan, atau tim internal tidak pernah bertambah mampu. Keluhan harga bisa didiskusikan; tiga hal itu adalah tanda layanan tidak lagi menambah nilai.