Maret 19

0 comments

Terbaru! Rumus Tarif Efektif PPh Karyawan untuk Tahun 2024

Pajak Penghasilan (PPh) Karyawan atau biasa di kenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dimana jenis pajak tersebut merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia. Kemudian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) mengatur jenis atau kegiatan apa saja yang di lakukan oleh pemberi kerja dengan penerima imbalan yang mengandung value nilai uang maka harus di potongkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Kemudian, Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), sebelum membahas bagaimana detil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) untuk karyawan simak beberapa poin di bawah ini.

pph

1. Objek dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sendiri mengatur kegiatan dalam bentuk apa saja yang di lakukan oleh Pemberi Kerja dan Penerima Imbalan dimana dalam hal ini kemudian di sebut Subjek Pajak yang mengandung value nilai uang dan harus di perhitungkan dan di potong Pajak Penghasilan Penghasilan (PPh 21).

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sendiri adalah Pemberi Kerja memberikan imbalan atau penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang di terima oleh Penerima Imbalan dan penghasilan tidak tetap dan teratur yang diterima oleh Penerima Imbalan termasuk Pegawai, Bukan Pegawai dan Peserta Kegiatan (misal Honor Narasumber).

Jadi ketika perusahaan memberikan gaji kepada karyawannya sudah memenuhi persyaratan termasuk objek pajak penghasilan dan harus di perhitungkan Pajak Penghasilan Pasal (PPh 21).

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum Tarif Efektif Rata-Rata

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum tarif efektif rata-rata maka perhitungan sebelumnya masih akan tetap berlaku kemduian di mana setiap individu atau wajib pajak pribadi dengan status tertentu mempunyai batas perhitungan yang tidak di kenakan Pajak Penghasilan (PPh).

BACA JUGA:  Kenali Apa Itu SPT Tahunan, Berikut Pengertian dan Isinya!

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kemduian maka status dan batas penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut:

StatusBesaran Penghasilan Tidak Kena Pajak
Orang PribadiRp54.000.000
Wajib Pajak Kawin Rp4.500.000
Wajib Pajak setiap anggota keluarga sedarah dan semenda (maksimal 3)Rp4.500.000/anggota
Tambahan Orang Pribadi jika Istri bekerja dan menjadi satu dengan suamiRp54.000.000

Misal Pak Anton memiliki status kawin dan memiliki 4 orang anak dengan penghasilan setahun Rp120.000.000, maka Penghasilan yang tidak di kenakan pajak adalah Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + (Rp4.500.000 X 3 anak) = Rp72.000.000, maka dari penghasilan Rp120.000.000 yang tidak menjadi dasar perhitungan PPh 21 adalah Rp72.000.000. Sehingga yang menjadi dasar perhitungan PPh 21 adalah selisih antara Gaji Pak Anton dan besaran PTKP senilai Rp48.000.000.

Kemudian tarif PPh 21 yang berlaku adalah menggunakan tarif Pasal 17, di mana tarif pajak penghasilan progresif dengan lapisan-lapisan penghasilan tertentu, kemduian di bawah ini merupakan tarif Pasal 17:

Lapisan Penghasilan kena PajakTarif
Rp0-Rp60.000.0005%
Rp60.000.000-Rp250.000.00015%
Rp250.000.000-Rp500.000.00025%
Rp500.000.000-Rp5.000.000.00030%
Diatas Rp5.000.000.00035%

Maka untuk perhitungan PPh 21 Pak Anton adalah :

PKPRp48.000.000
Biaya Jabatan (Maksimal Rp6.000.000)  (Rp2.400.000)
Penghasilan NetoRp45.600.000
PPh 21 (karena dibawah Rp60.000.000 maka tarifnya 5%)5% x Rp45.600.000
PPh 21= Rp2.280.000
PPh 21 per bulan=Rp190.000

Kemudian ketika Ilustrasi nantinya jika TTER sudah berlaku maka rumus perhitungan menggunakan kategori A dengan tariff efektif 2,25% maka perhitungannya adalah

PPh 21 masa Januari-November =2,25% x Rp45.600.000 =Rp114.000
PPh 21 Setahun (yang akan dibayar masa Desember)= Rp190.000 – 114.000 = Rp76.000

Jadi pada perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata kemudian akan meminimalkan selisih lebih bayar yang di potong oleh perusahaan. Dan kesimpulannya dari perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata adalah tariff TER di kali dengan penghasilan netto pada setiap masa (Januari-November) lalu, kemudian untuk masa Desember menggunakan tarif pasal 17 seperti perhitungan di atas dan di hitung ulang selisih pembayaran dengan PPh yang seharusnya terutang dalam satu tahun.


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal, online, pajak


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

SIAP KEMBANGKAN BISNIS!

Otomatisasi Bisnis dengan Metode PSF

Sudah bukan jamannya bisnis malah bikin stres..

Hari
Jam
Menit
Detik