Mei 4

0 comments

Sudah Membuat NPWP, Tiba-tiba Dapat Tagihan Pajak 16 Juta!

Kami KAGET! Ketika melihat komentar di YouTube DConsulting. Ada yang bilang bahwa dia sudah membuat NPWP, tidak tahu apa-apa, kok tiba-tiba disuruh bayar tagihan pajak sebesar 16 Juta? Apa-apaan ini? Yuk simak penjelasannya pada video berikut ini.

https://youtu.be/RX0h1XeCKNU

Info Penting Saat Membuat NPWP

Kartu NPWP merupakan kartu yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kartu NPWP tersebut memuat informasi penting berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang kartu.

NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal atau tanda pengenal bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Kartu NPWP diterbitkan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KKP) atau Kantor Pelayanan Konsultasi dan Penyuluhan Pajak (KP2KP). Sedangkan untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak harus mengajukan atau membuatnya secara online.

membuat npwp

Hak Pemilik

Selain sebagai tanda pengenal wajib pajak, kartu NPWP diterbitkan untuk beberapa tujuan lain. Salah satunya, sebagai sarana administrasi pajak. Adanya kartu ini juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam hal pembayaran pajak atau pengawasan administrasi perpajakan.

Tidak hanya itu, kartu NPWP menjadi salah satu syarat untuk menikmati berbagai pelayanan publik, seperti pembuatan paspor, pengajuan kredit di bank, atau mengikuti lelang.

Wajib Pajak juga berhak mendapatkan manfaat langsung dari memiliki kartu NPWP, yaitu pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai syarat mengikuti tender proyek pemerintah, dan membayar pajak dengan tarif biasa.

Kewajiban Pemilik

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia menerapkan sistem penilaian sendiri. Berdasarkan sistem ini, seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus berinisiatif untuk mendaftar sebagai wajib pajak untuk selanjutnya memperoleh NPWP.

Sistem self-assessment juga berlaku bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Artinya wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Wajib Pajak untuk mengenali kewajibannya sebagai pemilik kartu NPWP. Berikut ini adalah dua kewajiban utama tersebut:

1. Harus Mengirimkan Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Undang-undang no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan tersebut harus di ambil sendiri oleh Wajib Pajak dari tempat yang telah di tentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah terisi informasi yang benar, lengkap, dan jelas, SPT tersebut harus tersampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Penyampaian SPT harus mengikuti batas waktu yang telah di tentukan. Untuk SPT Berkala, Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

Untuk SPT PPh Wajib Pajak orang pribadi, laporan harus tersampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi Wajib Pajak badan SPT PPh, laporan harus tersampaikan paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak tersampaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan, maka Wajib Pajak akan terkena sanksi administrasi berupa denda. Denda untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000. Sedangkan denda untuk wajib pajak badan adalah Rp 1.000.000.

Untuk memudahkan proses pengajuan SPT, kini telah tersedia aplikasi e-Filing berbasis web yaitu OnlinePajak.

Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT, baik pajak untuk orang pribadi maupun badan. Selain mudah dan praktis saat menggunakan, aplikasi ini juga telah legal oleh Ditjen Pajak sebagai aplikasi resmi perpajakan.

2. Bayar Pajak

Kewajiban selanjutnya yang melekat pada pemegang NPWP adalah membayar pajak. Besarnya nominal pajak yang harus terbayar di tentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus pegawai, tarif PPh 21 akan terkena. Ada 3 komponen penting yang harus Anda pahami sebelum menghitung Pph 21, yaitu:

● Penghasilan bruto (pendapatan kotor). Pendapatan tersebut berupa pendapatan rutin berupa gaji pokok dan tunjangan serta pendapatan non rutin berupa bonus, THR, dan upah lembur.

● Potongan pendapatan kotor. Komponen itu meliputi biaya kantor, biaya pensiun, dan iuran BPJS yang terbayarkan oleh karyawan.

● PTKP atau Pendapatan Tidak Kena Pajak. Tarif PTKP berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah Rp54.000.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tambahan Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang sudah menikah, Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya tergabungkan dengan penghasilan suaminya, dan tambahan Rp4.500.000 untuk masing-masing anggota keluarga atau anak sedarah. angkat yang di tanggung sepenuhnya.

Selanjutnya, Wajib Pajak akan terkena tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pph 21. Ini adalah total pendapatan bruto di kurangi komponen pengurang penghasilan bruto dan komponen PTKP. Tarif Pph 21 yang berlaku saat ini adalah:

1. 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan sebesar Rp 50.000.000.
2. 15% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000.
3. 25% untuk wajib pajak dengan pendapatan tahunan di atas Rp250.000.000.
4. 30% untuk Wajib Pajak dengan pendapatan tahunan di atas Rp500.000.000.
5. Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan terkena tarif yang lebih tinggi yaitu sebesar 20%.

Dari perhitungan ini akan Anda ketahui nominal pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Jika besaran pendapatan tahunan yang di terima masih di bawah PTKP, maka wajib pajak tidak perlu membayar Pph 21. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang hak dan kewajiban pemegang kartu NPWP. Semoga berguna.


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

5 Langkah Mudah Melakukan Audit di Perusahaan Anda

5 Langkah Mudah Melakukan Audit di Perusahaan Anda

Istilah Akuntansi yang Perlu Anda Ketahui di Dunia Bisnis

Istilah Akuntansi yang Perlu Anda Ketahui di Dunia Bisnis
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

SPECIAL WORKSHOP

4 Strategi Audit Internal Untuk Mencegah Kecurangan Pada Bisnis Anda

Hari
Jam
Menit
Detik