Juni 22

0 comments

Pahami Ketentuan PPh Pasal 21 Demi Ketaatan Pajak Karyawan

Di dunia modern seperti sekarang ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PPh Pasal 21. Banyak perusahaan ataupun pengusaha yang masih belum begitu paham apa itu PPh 21 dan apa saja ketentuan PPh Pasal 21.

Padahal PPh Pasal 21 sendiri begitu penting perannya yang tentunya Anda wajib untuk tau. PPh Pasal 21 ini juga memiliki begitu banyak manfaat baik dari segi karyawan ataupun dari segi perusahaan. Nah, pada artikel kali ini kita akan membahas tuntas terkait Pentingnya PPh Pasal 21 bagi perusahaan.

Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Sebelum mengetahui fungsi PPh Pasal 21, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pajak dan PPh Pasal 21 itu sendiri. Pajak menurut Zain (2015) merupakan iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perpajakan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung.

Yang mana gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Cukup jelas bahwa pajak menurut Zain merupakan sumber penerimaan negara dan bersifat di paksakan karena berlandaskan peraturan. Namun demikian pajak menjadi beban bagi WP.

Sedangkan untuk pengertian PPh Pasal 21 menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 21, PPh Pasal 21 adalah pajak yang di kenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang di lakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud.

Untuk karyawan tetap maka umumnya penghasilan yang di kenakan PPh 21 adalah gaji. Besaran pajak penghasilan ini di sesuaikan dengan jumlah penghasilan yang di terima pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, pensiunan, atau orang yang menerima penghasilan lainnya. Pajak ini di terapkan pada setiap individu atau perseorangan yang menerima penghasilan dari pekerjaan yang di lakukan.

BACA JUGA:  Mencabut Status PKP Usaha, Ini Pajak Yang Tak Lagi Dibayar
ketentuan pph pasal 21

Fungsi PPh Pasal 21

Setelah mengetahui pengertiannya, terdapat beberapa fungsi PPh Pasal 21 yang perlu di ketahui, antara lain:

1. Mendukung Distribusi Pemerataan Penghasilan

Fungsi PPh Pasal 21 yang pertama yaitu untuk mendukung distribusi pemerataan penghasilan. Dalam hal ini, potongan pajak yang di terima pemerintah akan di gunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu, kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa merata dan kesenjangan sosial yang ada juga bisa di minimalisir.

2. Menyeimbangkan Regulasi Anggaran Negara

Fungsi PPh Pasal 21 berikutnya yaitu untuk menyeimbangkan regulasi anggaran negara. Karena pajak penghasilan di kenakan secara merata bagi setiap perseorangan atau pekerja yang ada di Indonesia, tentu hal ini akan memberikan andil yang cukup besar pada regulasi anggaran negara. Dengan begitu, pajak penghasilan ini di lakukan untuk menyeimbangkan regulasi kebijakan yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun segi sosial.

3. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Fungsi PPh Pasal 21 yang terakhir yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Perlu di ketahui, bahwa setiap pekerja yang ada di Indonesia yang mendapatkan penghasilan secara rutin berperan besar dalam mencegah laju inflasi negara. Sehingga kebijakan pajak penghasilan ini di terapkan untuk mendukung stabilitas ekonomi yang ada agar tetap aman dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, pajak penghasilan juga berfungsi untuk meningkatkan perlindungan dan menyeimbangkan produksi dalam negeri.

Setelah mengetahui beberapa fungsi pajak penghasilan, dapat di simpulkan bahwa kebijakan ini di berlakukan untuk tujuan baik bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terutama berkaitan dengan sektor ekonomi. Dengan begitu, setiap warga negara perlu menaati kewajiban ini agar dapat mendukung kelancaran pembangunan kesejahteraan yang ada di Indonesia.

BACA JUGA:  Penjelasan Lengkap Alasan Tarif PPH Final Sebesar 0,5%

Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Pilihan untuk menanggung beban PPh Pasal 21 atas karyawan tentunya membutuhkan analisa komprehensif yang tidak hanya melibatkan divisi HRD namun juga melibatkan divisi Pajak agar pengeluaran terkait dengan ketentuan PPh Pasal 21 dan PPh Badan menjadi optimal.

Berkaitan dengan ketentuan PPh Pasal 21 karyawan, ada beberapa metode alternatif pembebanan yang dapat di ambil oleh perusahaan, antara lain:

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan

Dalam metode ini karyawan akan menanggung beban pajaknya sendiri. Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang di bebankan kepada karyawan ini di kenal dengan istilah Metode Gross (Gross Method). Dengan metode ini penghasilan yang di terima oleh karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang di potong oleh perusahaan.

2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan

Dalam metode ini perusahaan akan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk natura atau Benefit in Kind (BIK). Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang di tanggung oleh perusahaan dalam bentuk Benefit in Kind (BIK) ini di kenal dengan istilah Metode Net (Net Method).

Dengan metode ini penghasilan yang di terima oleh karyawan dapat di terima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, kecuali jika perusahaan hanya menanggung sebagian.

Pemilihan metode ini tentunya membutuhkan analisa komprehensif karena selain menjadi beban, pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat di bebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan.

3. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak

Dalam metode ini perusahaan akan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara memberikan tunjangan pajak. Pemberian tunjangan pajak ini sifatnya sama dengan tunjangan lainnya. Sehingga penghasilan karyawan yang bersangkutan akan bertambah dengan di berikannya tunjangan pajak.

BACA JUGA:  PP No 23 Th 2018: Pilihan atau Kewajiban Bagi Wajib Pajak?

Pemilihan metode ini juga tentunya membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan secara fiskal dapat di bebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan.

Jika perusahaan sedang mengalami kerugian, tentu saja pilihan ini tidak menguntungkan bagi perusahaan. Karena beban yang harus di pikul oleh perusahaan menjadi semakin besar mengingat tunjangan pajak akan menambah penghasilan karyawan.

Pemberian Tunjangan

Tunjangan pajak dapat di berikan secara Flat (tetap) maupun dengan melakukan Gross Up Maksudnya jumlahnya tidak tetap melainkan di sesuaikan dengan besarnya pajak yang harus di potong dari penghasilan karyawan atau pajak yang terutang).

Besarnya tunjangan pajak yang di berikan secara Flat (Flat Method) biasanya akan berbeda dengan PPh Pasal 21 yang sesungguhnya harus di potong. Sedangkan, besarnya tunjangan pajak yang di berikan dengan metode Gross Up akan sama dengan PPh Pasal 21 yang sesungguhnya.

Metode ini memberikan tunjangan pajak sebesar 100% dari PPh yang harus di potong. Namun dalam praktek, tunjangan pajak ini biasanya di berikan dengan metode Gross Up. Istilah Gross Up sendiri sebenarnya tidak di kenal.

Bahkan tidak di sebutkan secara eksplisit di berbagai peraturan perpajakan secara formal. Gross Up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang di buat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai alternatif pembebanan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) metode pemotongan yaitu metode Gross, Net, dan Gross Up. Semoga informasi di atas bisa membantu anda mengetahui gambaran terkait Kenali PPh Pasal 21 dan Pentingnya Bagi Perusahaan.

Apabila ada yang ingin di tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan share jika informasi yang kami sampaikan bermanfaat.


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

Forecasting: Tips Meramalkan Penjualan di Periode Berikutnya

Forecasting: Tips Meramalkan Penjualan di Periode Berikutnya

Stock Opname Adalah Kunci Pencegahan Kerugian Bisnis Anda

Stock Opname Adalah Kunci Pencegahan Kerugian Bisnis Anda
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

WEBINAR GRATIS

5 Kesalahan Terbesar Pemilik Bisnis Saat Membuat SOP Usaha dan Apa Solusinya?

Hari
Jam
Menit
Detik