April 24

0 comments

Jenis Pajak Perusahaan yang Berlaku di Indonesia

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan negara. Pemerintah memperoleh pajak dari pendapatan perseorangan serta badan usaha atau perusahaan. Kewajiban membayar perusahaan kepada negara berlaku juga pada lokasi operasional di berbagai daerah.

Penting untuk diketahui, ada beberapa jenis pajak perusahaan yang berlaku di Indonesia. Pajak ini bersifat mengikat sehingga penting wajib bagi perusahaan Anda membayarnya pada jangka waktu tertentu. Informasi lebih lengkap terkait jenis pajak perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut!

Jenis Pajak Perusahaan yang Berlaku di Indonesia

konsultan pajak

Perusahaan yang berdiri di Indonesia berkewajiban bayar pajak. Pajak tersebut terdiri dari beberapa jenis, baik yang pengelolaannya melalui pemerintah pusat maupun daerah. Adapun jenis pajak perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21, adalah jenis pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima individu dalam bentuk gaji, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu tersebut di dalam negeri.

Sebagai pengusaha, perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak atas pendapatan gaji karyawan mereka. Perusahaan melakukan pemotongan ini secara bulanan, kemudian mereka menyetor dan melaporkannya kepada instansi pajak.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan bentuk pajak yang dipungut atas penghasilan dari modal, penyediaan jasa, serta pemberian hadiah atau penghargaan, kecuali jika pajak tersebut telah dipotong sebelumnya berdasarkan PPh Pasal 23.

Dengan kata lain, pajak ini dikenakan pada transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (seperti penjual atau penyedia jasa) dengan pihak yang memberikan penghasilan (seperti pembeli atau penerima jasa). Pihak yang memberikan penghasilan akan melakukan pemotongan PPh 23 dari jumlah penghasilan pihak yang menerima penghasilan. Perusahaan akan melaporkan pemotongan tersebut kepada otoritas pajak pusat atau negara.

BACA JUGA:  Pajak Bisnis Rental Kendaraan, Baik Mobil atau Motor

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan jenis pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai angsuran atas pajak yang seharusnya dibayarkan. Dasar perhitungan angsuran ini adalah jumlah pajak penghasilan yang tercatat dalam SPT Tahunan PPh Badan pada tahun sebelumnya. 

Tujuannya adalah membantu meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu perusahaan maupun individu, selama periode satu tahun.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Tidak seperti PPh 21, PPh 26 adalah jenis pajak yang dipungut atas pendapatan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, kecuali jika pendapatan tersebut berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan secara tetap di Indonesia.

Tarif standar PPh 26 adalah sebesar 20 persen. Namun, tarif ini dapat mengalami perubahan apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku antara Indonesia dengan negara asal wajib pajak tersebut.

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

PPh Pasal 29 merupakan pajak perusahaan yang harus dibayarkan atas kekurangan pembayaran yang tercatat dalam SPT Tahunan PPh. Selanjutnya, kekurangan ini dihitung dengan mengurangkan jumlah PPh yang seharusnya dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan dengan total kredit pajak yang telah dipotong (seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24) dan PPh 25.

Apabila terdapat PPh 29 dalam SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan wajib untuk membayar kekurangan pembayaran pajak tersebut sebelum menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan PPh.

6. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 ayat (2) sering disebut PPh Final, adalah jenis pajak yang dikenakan wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan, di mana pemotongan pajaknya bersifat final. Wajib pajak tidak dapat menggunakan PPh Final untuk mengkreditkan pajak penghasilan yang terutang.

BACA JUGA:  Apa itu EFIN Pajak dan Cara Membuat EFIN Dengan Mudah

Penghasilan yang terkena PPh Final meliputi sewa bangunan atau tanah, transaksi pengalihan aset seperti tanah dan/atau bangunan, layanan jasa konstruksi, hadiah undian, dan lain sebagainya. Pembayaran pajak melalui dua mekanisme, yakni melalui pemotongan pajak dan pembayaran langsung sendiri.

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Pajak pertambahan nilai atau PPN, merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa tertentu yang ditetapkan sebagai objek pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan.

Dalam sistem PPN, pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pihak penjual, sementara konsumen akhir atau pembeli melakukan pembayaran PPN.

Namun, hanya perusahaan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan memenuhi syarat omzet tertentu yang tunduk pada kewajiban PPN ini.

Sanksi atas Kelalaian Membayar ataupun Menyetor Laporan Pajak Perusahaan

konsultan pajak

Seperti yang Anda tahu, membayar pajak perusahaan adalah wajib dan bersifat mengikat. Oleh karena itu, perusahaan yang lalai membayar pajak akan mendapat sanksi, sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun sanksi administratif perusahaan atas kelalaian membayar atau menyetorkan pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif berupa Denda 

Wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti keterlambatan atau tidak menyerahkan laporan, akan mendapat sanksi administratif. Besaran denda bervariasi, tergantung regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dapat mengakibatkan denda sebesar Rp500 ribu, sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh akan mengakibatkan denda sebesar Rp1 juta untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

2. Sanksi Administratif berupa Bunga

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya akan mendapat sanksi pajak berupa bunga. Pasal 9 ayat 2 (a) dan 2 (b) UU KUP mengatur besarnya bunga per bulan. Pasal ini mengatur wajib pajak yang membayar melebihi batas waktu akan mendapat bunga sebesar 2 persen per bulan. 

BACA JUGA:  Lebih Hemat Pajak Dengan Memilih Badan Usaha Yang Tepat

Selain itu pasal ini juga mengatur bahwa bunga sebesar 2 persen per bulan akan dikenakan kepada wajib pajak yang membayar setelah jatuh tempo penyampaian SPT. Perhitungan bunga dimulai tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, dengan perhitungan penuh jika awal bulan melakukan pembayaran.

3. Sanksi Administratif berupa Bunga

Wajib pajak yang melakukan pelanggaran serius, seperti pemalsuan data atau manipulasi jumlah pendapatan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya, akan mendapat sanksi pajak berupa kenaikan. 

Dalam kasus ini, jumlah pajak yang seharusnya dibayar akan dinaikkan sebesar 50 persen dari selisih pajak yang seharusnya dibayar. Sebagai contoh, jika seharusnya membayar pajak sebesar Rp10 juta tetapi hanya membayar Rp8 juta karena pemalsuan data, maka wajib pajak mendapat kenaikan pajak sebesar Rp4 juta.

Bagaimana Cara Menangani Pajak Perusahaan yang Bermasalah

konsultan pajak

Membenahi kelalaian dalam penanganan pajak perusahaan cenderung sulit. Perusahaan Anda pun berpotensi medapat sanksi administratif seperti pada penjelasan sebelumnya. Namun tenang, Anda dapat mengatasinya dengan memanfaatkan layanan konsultan pajak dari D’Consulting. 

Konsultan pajak D’Consulting berpengalaman membantu lebih dari 300 perusahaan dalam permasalahan serupa. Pada kasus-kasus tersebut, konsultan pajak D’Consulting menemui persamaan masalah. Tentu saja, kendala tersebut menemukan penyelesaian terbaik oleh D’Consulting. Jika Anda membutuhkan konsultan pajak terbaik, Anda bisa menghubungi D’Consulting. Bersama D’Consulting, Anda tak perlu merasa sendirian dalam menghadapi tantangan. Bergabunglah dengan lebih dari 450+ perusahaan yang telah kami bantu di Indonesia, dan temukan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan bisnis Anda. Informasi lengkapnya klik di sini!


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, kantor akuntan publik, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, konsultan bisnis, konsultan keuangan, konsultan manajemen, konsultan pajak, kuliner, laba rugi


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

SIAP KEMBANGKAN BISNIS!

Otomatisasi Bisnis dengan Metode PSF

Sudah bukan jamannya bisnis malah bikin stres..

Hari
Jam
Menit
Detik