September 17

0 comments

Pelaporan Pajak untuk Para Direktur Perusahaan PT / CV

Perseroan Terbatas atau PT merupakan salah satu badan usaha yang dikenai pajak terkait dengan tujuan untuk memperoleh laba. Sementara itu, PT memiliki dasar hukum yang tercantum dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, mengacu pada undang-undang tersebut, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum berbentuk persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk kewajiban pelaporan pajak direktur PT akan dibahas dalam artikel ini.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa elemen dari PT merupakan hal penting sebagai bahan penilaian bagi badan usaha apakah berbentuk PT atau tidak. Lebih jelasnya, berikut pemaparan unsur-unsur PT secara lengkap berdasarkan undang-undang yang berlaku.

  1. Berbentuk badan hukum.
  2. Didirikan dengan perjanjian.
  3. Modalnya terdiri dari saham-saham.
  4. Memiliki aspek dan teknis perpajakan.

Membahas tentang aspek perpajakan PT memang berbeda dari bentuk badan hukum lain seperti CV atau yayasan. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda dengan kewajiban pelaporan pajak yang kurang lebih sama. Selanjutnya, dalam artikel ini akan dibahas tentang perpajakan yang berlaku untuk badan usaha berbentuk PT sebagai berikut.

Tarif PPh Badan atas Kewajiban Pajak Direktur PT

  1. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf b UU PPh, yaitu tarif lebih rendah 5% dari tarif normal.
  2. Mengacu pasal 17 ayat 2a UU PPh, tarif ini akan berubah menjadi 25% mulai tahun 2010.

Mengacu pada dasar hukum terkait yaitu pasal 17 ayat 2b UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK-3/2008 memaparkan syarat-syarat sebagai berikut.

  1. Paling sedikit 40% dari total saham Perseroan Terbuka yang disetor atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia memiliki paling sedikit 300 pihak.
  2. Setiap pihak hanya diperbolehkan memiliki saham kurang dari 50% dari semua saham yang disetor.
  3. Poin-poin tersebut harus dipenuhi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dalam bentuk perseroan terbatas dengan jangka waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun.
  4. Untuk setiap tahun pajak terkait, surat keterangan dari biro administrasi efek harus dilampirkan wajib pajak pada surat pemberitahuan tahunan PPH WP badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 seperti yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1
  5. Untuk surat keterangan, akan dibuat setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, dan menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Direktur CV maupun PT tetap punya kewajiban perpajakan dengan memilih form yang sesuai untuk melaporkan. Jika masih bingung dengan penjelasan di atas, simak penjelasan lebih lengkapnya di dalam video berikut ini.


Tags


You may also like

Fungsi Arus Kas Bagi Usaha atau Bisnis Anda

Teknik Fixed Asset Opname yang Cepat, Tepat dan Mudah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top
Jakarta OfficeSurabaya OfficeInstagramFacebookYouTube