April 7

0 comments

Cara Menghitung Pajak Pegawai dengan Gaji Harian

Punya pegawai dengan gaji harian? Bayar pajaknya bagaimana? Apakah sama dengan cara menghitung pajak pegawai tetap? Simak selengkapnya pada artikel kali ini.

Status kepegawaian seseorang juga mempengaruhi terhadap kewajiban perpajakannya. Jadi, diantara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terdapat ketentutan perpajakan yang berbeda untuk digunakan. Yang juga berarti cara menghitung pajak pun berbeda.

Sebelum memahami lebih jauh, tonton video berikut ini terlebih dahulu agar dapat memahami dengan lebih mudah dan tidak bingung ketika membaca artikel ini.

Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan bahwa Pegawai Tidak Tetap atau Pekerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan dengan jumlah penghasilan yang besar yang di hitung berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit kerja yang di hasilkan, atau penyelesaian pekerjaan. jenis pekerjaan dari pemberi kerja.

Namun dalam Pasal 12 ayat 3 juga di sebutkan bahwa pegawai atau pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan melebihi PTKP, maka perhitungan PPh 21 yang di gunakan sama dengan perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap.

Jenis Upah yang Diperoleh Karyawan Tidak Tetap

Istilah yang di gunakan untuk penghasilan pegawai tidak tetap adalah upah atau upah harian, mingguan, atau borongan. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

1. Gaji harian, yaitu upah yang di peroleh karyawan secara harian.
2. Gaji mingguan, yaitu upah yang di peroleh karyawan secara mingguan.
3. Upah satuan, yaitu upah yang di peroleh pegawai berdasarkan jumlah satuan kerja yang di hasilkan.
4. Upah borongan, yaitu upah yang di peroleh pegawai berdasarkan selesainya suatu jenis pekerjaan tertentu.

Ketentuan Khusus PPh 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap

Berikut daftar ketentuan khusus PPh 21 bagi pegawai tidak tetap atau PKWT:

• Pasal 21 Pengurangan Pajak Penghasilan tidak di potong apabila penghasilan harian pegawai tidak melebihi Rp. 300.000.

• PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.

• Pengurangan pajak penghasilan Pasal 21 di lakukan jika penghasilan harian pegawai lebih dari Rp. 450.000, yang merupakan jumlah yang dapat di kurangkan dari penghasilan bruto.

• Jika pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif melebihi Rp4.500.000 dalam 1 bulan, maka jumlah tersebut dapat di potong dari penghasilan bruto.

• Suatu hari PTKP di gunakan sebagai dasar untuk menentukan PTKP yang sebenarnya. Yaitu Rp. 54.000.000 per tahun di bagi 360 hari.

• Pendapatan rata-rata harian karyawan adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang di gunakan.

• Jika karyawan tidak tetap tersebut mengikuti program jaminan atau jaminan hari tua, iuran yang di bayar sendiri dapat di kurangkan dari penghasilan kotor.

Walaupun ketentuan perpajakannya berbeda dengan pegawai tetap, namun jenis pajak yang di kenakan sama yaitu PPh Pasal 21.

Ketentuan lain yang harus di ketahui terkait ketentuan perpajakan bagi pegawai tidak tetap adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Sehari-hari dan Karyawan Mingguan dan Karyawan Tidak Tetap Lainnya yang tidak di kenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. kondisi yang harus Anda ketahui seperti:

• PPh 21 pegawai tidak tetap atau pekerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 per hari tidak di kenakan pemotongan penghasilan.
• Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak tidak berlaku apabila:
– Pendapatan kotor yang di maksud lebih dari Rp4.500.000 sebulan
– Penghasilan di bayarkan setiap bulan
– Penghasilan berupa honorarium
– Komisi yang di bayarkan kepada tenaga penjualan dan personel layanan asuransi luar.

Tarif PPh 21 Karyawan Tidak Tetap/Buruh lepas

Berikut adalah tabel mengenai tarif PPh21 yang di kenakan untuk pegawai tidak tetap atau pekerja lepas:

Penghasilan SehariPenghasilan Kumulatif SebulanTarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
< Rp 450.000< Rp 4.500.000Tidak Ada PPh 21
< Rp 4.500.0005% x (Upah – Rp 450.000)
< Rp 450.0005% x (Upah – (PTKP/360)
5% x (Upah – (PTKP/360)
< Rp 450.000Tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a)
Tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a)

Uraian lebih lengkap dari tabel di atas adalah:

• Tidak ada pemotongan PPh 21 apabila upah harian atau upah harian rata-rata kurang dari Rp 450.000 dan jumlah kumulatif dalam satu bulan tidak melebihi Rp 4.500.000.
• PPh 21 harus di potong upah harian atau upah harian rata-rata di kurangi Rp 450.000, kemudian di kalikan 5% jika, upah harian atau upah harian rata-rata lebih dari Rp 450.000 tetapi jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp 4.500.000 .
• PPh 21 harus di potong dengan upah harian atau upah rata-rata di kurangi PTKP harian kemudian di kalikan 5%, jika jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender lebih dari Rp4.500.000,- tetapi kurang dari Rp10.200.000.
• Tarif berlaku untuk UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf (a), jika jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender lebih dari Rp. 10.200.000.

Tarif pada tabel di atas hanya di terapkan berdasarkan:

• Total penghasilan bruto harian yang melebihi Rp 450.000 atau
• Jumlah penghasilan bruto di kurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal total penghasilan kumulatif dalam 1 bulan takwim telah melebihi Rp4.500.000.

Untuk pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif yang melebihi Rp. 8.200.000, Pajak Penghasilan Pasal 21 di hitung dengan menerapkan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas besarnya Penghasilan Kena Pajak tahunan.

cara menghitung pajak

Contoh Cara Menghitung PPh 21 untuk Karyawan Tidak Tetap

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Pegawai dengan Upah Harian

Hendra yang berstatus belum menikah pada Maret 2020 bekerja di perusahaan PT Dana Jaya dan mendapat upah Rp 650.000 per hari. Berapa PPh 21?

Begini cara menghitung pajak pegawainya:

  • Upah sehari > Rp 450.000: Rp 650.000 – Rp 450.000 = Rp 200.000
  • PPh 21 harian: 5% x Rp 200.000 = Rp 10.000

Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar Rp 4.550.000 sehingga sudah lebih dari Rp 4.500.000, maka PPh 21 pada bulan Maret:

  • Upah s/d hari ke 7: 7 x Rp 650.000 = Rp 4.550.000
  • PTKP sebenernya: 7 x (Rp 54.000.000 / 360) = (Rp 1.050.000)
  • PKP = Rp 3.500.000
  • PPh pasal 21 terutang: 5% x Rp 3.500.000 = Rp 175.000
  • PPh 21 yang di potong s/d hari ke 6: 6 x Rp 10.000 = (Rp 60.000)
  • dan PPh 21 yang di potong hari ke-7: Rp 115.000

Sehingga pada hari ke 7, Hendra menerima upah bersih sebesar:

  • Rp 650.000 – Rp 115.000 = Rp 535.000

Maka jumlah PPh 21 per hari Hendra yang di potong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar:

  • Upah sehari: Rp 650.000
  • PTKP sebenarnya: Rp 54.000.000 / 360 = (Rp 150.000)
  • PKP = Rp 500.000
  • PPh 21 terutang: 5% x Rp 500.000 = Rp 25.000

Jangan Lupa Lapor Pajak Penghasilan Tahun Ini, Biar Tenang

Sebagai warga negara yang baik, melaporkan dan membayar pajak penghasilan setiap tahun merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Karena sekarang pembayaran dan pelaporan pajak sudah bisa di lakukan secara online dan lebih mudah dan canggih, jadi tidak ada alasan untuk tidak segera melaporkan dan membayar pajak penghasilan Anda untuk tahun ini.


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

5 Langkah Mudah Melakukan Audit di Perusahaan Anda

5 Langkah Mudah Melakukan Audit di Perusahaan Anda

Istilah Akuntansi yang Perlu Anda Ketahui di Dunia Bisnis

Istilah Akuntansi yang Perlu Anda Ketahui di Dunia Bisnis
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

SPECIAL WORKSHOP

4 Strategi Audit Internal Untuk Mencegah Kecurangan Pada Bisnis Anda

Hari
Jam
Menit
Detik