Mei 7

0 comments

Tahun Ini CV Sudah Tidak Bisa Pakai Tarif PPh Final UMKM

Ingatlah, ya! Ketentuan pajak CV dalam penggunaan PPh Final UMKM PP 23/2018 bulanan sejak 2018 harus berakhir pada tahun ini. Tahun depan, PPh Badan Usaha CV wajib menggunakan tarif PPh Badan yang biasa. Penjelasannya simak pada video berikut ini.

https://youtu.be/XMNinRmZYow

Perlu dipahami, yang dimaksud dengan CV tidak bisa menggunakan PPh Final UMKM lagi mulai tahun depan, bagi yang sudah menggunakannya sejak 2018!

Bagaimana jika CV baru menggunakan PPh Final UMKM PP 23/2018 mulai 2021?

Bagaimana dengan pajak CV tahun depan jika tahun ini hanya menggunakan PPh Final sebesar 0,5%?

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) Dengan Peredaran Bruto Tertentu, setiap bentuk badan usaha mempunyai jangka waktu sendiri-sendiri untuk dapat menggunakan Final UMKM PP 23 Tahun 2018 sudah termasuk pajak CV.

Tarif PPh Badan, pajak bulanan CV dalam penggunaan PPh Final UMKM PP 23/2018 sebesar 0,5% dari peredaran bruto sejak empat tahun lalu, harus rela berakhir tahun depan.

Tarif & Persyaratan PPh Final UMKM

Sama seperti bentuk usaha lainnya, badan usaha CV juga memiliki kewajiban perpajakan lainnya, terutama PPh.

Karena CV bukan badan hukum, jika pendiri CV menerima penghasilan dari usaha yang di jalankannya, itu bukan gaji, tapi berupa keuntungan.

Keuntungan yang di hasilkan CV hanya di kenakan pajak satu kali, yaitu pada saat CV memperoleh keuntungan.

Hal inilah yang di anggap sebenarnya mendirikan CV di Indonesia lebih menguntungkan di bandingkan badan usaha lain, seperti perseroan terbatas (PT).

Akan tetapi, ada ketentuan di mana laba tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan.

BACA JUGA:  Klasifikasi Biaya Menurut Aturan Biaya Pajak

Bagian laba yang di terima atau di peroleh anggota Perseroan Komanditer (CV). Dimana modalnya tidak terbagi atas saham, tidak di kenakan pajak dan tidak termasuk objek pajak penghasilan. Alias di kecualikan dari objek pajak penghasilan.

Sesuai dengan apa yang di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, untuk menentukan besarnya PPh Kena Pajak. Gaji yang di bayarkan kepada anggota persekutuan atau perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, persekutuan, firma, dan ventura bersama, termasuk pemegang unit kontrak investasi kolektif.

Namun demikian, dalam hal pengenaan pajak Badan Usaha atas penghasilan atau transaksi bulanan oleh CV. Pada dasarnya akan di kenakan pajak yang besarnya tergantung dari besarnya penghasilan yang di peroleh CV.

Dasar pengenaan PPh Badan Usaha CV di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Antara lain dapat menggunakan PPh Final UMKM PP 23/2018 dalam jangka waktu tertentu.

Hingga akhirnya Badan Usaha CV harus kembali menggunakan tarif PPh Badan seperti biasa.

pph final umkm

PP 23/2018 Hanya Tempat Peralihan Pajak CV

Sebelum badan usaha berbentuk CV di wajibkan membayar PPh sesuai skema PPh Badan biasa. Dapat memilih menggunakan PPh Final UMKM 0,5% sesuai PP 23/2018.

Namun bukan tanpa batas. Badan usaha CV hanya mendapatkan 4 tahun pajak untuk bisa menggunakan PPh Final 0,5% ini.

Selebihnya, PPh Badan Usaha CV akan di kenakan PPh Badan sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Artinya PPh Final PP 23/2018 hanya menjadi tempat peralihan bagi badan usaha CV sebelum menggunakan PPh badan normal.

Kebebasan memilih jenis pajak penghasilan ini di anggap sebagai kelonggaran dari pemerintah kepada badan usaha CV. Terutama yang baru memulai usaha atau baru memulai usaha.

BACA JUGA:  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Atau hanya sekedar bisnis CV yang sudah berjalan beberapa lama namun masih dalam proses pengembangan bisnis.

Sehingga di nilai lebih memudahkan jika memilih untuk beralih menggunakan tarif PPh Final PP 23/2018. Padahal sebelumnya sudah menggunakan tarif PPh Badan yang normal.


Tags

bayar pajak, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, lapor pajak, mengatur keuangan, modal, online, pajak, pajak bisnis online, pajak dokter, pajak hotel, pajak makelar, pajak penghasilan


You may also like

Ukur Kinerja Karyawan Dengan Metode Balanced Scorecard

Ukur Kinerja Karyawan Dengan Metode Balanced Scorecard

Desainer Wajib Tahu Ini! Pajak Yang Dikenakan Pada Desainer

Desainer Wajib Tahu Ini! Pajak Yang Dikenakan Pada Desainer
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

WORKSHOP MARKETING SYSTEM

4 Formula Menentukan Strategi Marketing yang Tepat di Bisnis untuk Tetap Berkembang di Masa Sulit

Hari
Jam
Menit
Detik