Januari 20

0 comments

Status Wajib Pajak Non-Efektif Yang Dikecualikan Dari Pengawasan

Jika mendengar istilah Wajib Pajak tidak sah, apa yang Anda pikirkan? Jika Anda menganggap status ini sebagai status tidak sah sementara untuk wajib pajak, maka Anda sedang memikirkan hal yang benar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perpajakan dan pelaporan menjadi perhatian banyak wajib pajak. Namun bagaimana jika sumber penghasilan atau kegiatan bisnis yang menjadikan Anda sebagai wajib pajak dihentikan atau dihentikan operasinya? Status wajib pajak yang tidak valid adalah jawabannya.

Penting untuk Anda ketahui bahwa Anda dapat membatalkan status wajib pajak Anda dengan mengirimkan dokumen ke perusahaan atau diri Anda sendiri, dan dengan demikian berstatus “NE”.

Dengan cara ini, ketika pendapatan atau sumber bisnis Anda berhenti, Anda tidak perlu lagi membayar pajak atau melaporkan pajak. Dengan cara ini, ketika pendapatan atau sumber bisnis Anda berhenti, Anda tidak perlu lagi membayar pajak atau melaporkan pajak.

Wajib Pajak tidak sah adalah keadaan yang wajib pajaknya dibebaskan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Jika berstatus “NE”, wajib pajak yang pada umumnya sudah membayar pajak penghasilan tidak perlu lagi melaporkan SPT tahunannya karena kewajiban pelaporan pajaknya telah dibatalkan.

Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak tidak sah berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Keputusan ini hanya bisa dibuat oleh KPP.

Ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat Anda berstatus ‘NE’ sebagai wajib pajak. Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, wajib pajak dapat dikecualikan dari pengawasan rutin oleh kantor pajak pratama (KPP) apabila:

  1. Wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.
  2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  3. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  4. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan sebagai wajib pajak.
  5. Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Contohnya wajib pajak yang merupakan bendahara pemerintah namun tidak lagi melakukan pembayaran dan belum melakukan penghapusan NPWP.
status wajib pajak

Lalu bagaimana cara pengajuan status wajib pajak non-efektif. Simak pada video berikut yang telah kami buatkan agar Anda dapat memahami dengan lebih mudah.


Tags

bayar pajak, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, lapor pajak, mengatur keuangan, modal, online, pajak, pajak bisnis online, pajak dokter, pajak hotel, pajak makelar, pajak penghasilan, pajak usaha


You may also like

5 Cara Mengelola Keuangan Untuk Meningkatkan Profit Perusahaan Anda

5 Cara Mengelola Keuangan Untuk Meningkatkan Profit Perusahaan Anda

5 Langkah Efektif Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

5 Langkah Efektif Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top
Jakarta OfficeSurabaya OfficeInstagramFacebookYouTube