Mei 20

0 comments

Prosedur Pemusatan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Prosedur Pemusatan PPN ini sesuai dengan Peraturan DIRJEN Pajak No. PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Berdasarkan peraturan tersebut, di jelaskan maksud dari pemusatan PPN atau sentralisasi PPN yaitu melakukan pemusatan dalam suatu tempat untuk penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang telah di tentukan sebagai tempat sentralisasi ini berfungsi sebagai tempat untuk lapor pajak SPT masa PPN.

Alasan munculnya pemusatan PPN ini karena adanya pengusaha kena pajak (PKP) memiliki beberapa cabang yang di kelola. Maka dari itu, perlu adanya penyederhanaan alur dalam proses wajib pajak memenuhi kewajibannya agar lebih mudah.

Dengan adanya pemusatan PPN di anggap mampu menyederhanakan proses pelaporan SPT. Apabila PKP tersebut memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha, atau biasa di sebut cabang, di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka semua cabang tersebut menjadi tempat terutangnya dan wajib di laporkan pajaknya.

Maka dari itu, orang pribadi atau badan bisa terdaftar sebagai PKP di lebih dari satu tempat tergantung di mana saja lokasi usaha. Pusat dan cabang di anggap sebagai tempat terutangnya PPN yang terpisah dan berbeda. Jadi penyerahan dari pusat ke cabang (antar cabang) di kenakan PPN.

Ketentuan tersebut cukup menyulitkan bagi wajib pajak, terutama pada PKP yang memiliki beberapa cabang. Karena mereka harus menerbitkan faktur dan melaporkan pajak SPT Masa PPN untuk setiap cabang yang mereka miliki. Dalam mengatasi permasalahan ini, DJP memberikan alternatif yang lebih mudah dengan menggunakan pemusatan PPN.

Prosedur Pemusatan PPN

Dengan adanya kebijakan ini dapat membuat tiap cabang yang di kelola tidak perlu menerbitkan faktur pajak dari setiap transaksi. Karena, transaksi penyerahan dalam satu perusahaan dari pusat ke cabang atau antar cabang sudah di anggap sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian, penyerahan dari pusat ke cabang atau antar cabang tidak lagi di kenakan PPN.

Di sisi lain, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang oleh PKP yang melakukan pemusatan di tempat pajak terutang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sehingga tidak di tagihkan pajak pertambahan nilai.

Lalu bagaimana cara agar bisa melalukan pemusatan ini. Prosedur seperti apa yang harus di jalankan untuk mendapatkan fasilitas ini. Sehingga Anda bisa melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah. Simak video berikut ini untuk mengetahui prosedur pemusatan PPN. Tonton hingga akhir agar dapat memahami prosedurnya dengan jelas dan tidak ada langkah yang terlewat demi menghindari denda pajak.


Tags

bayar pajak, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, lapor pajak, mengatur keuangan, modal, online, pajak, pajak bisnis online, pajak dokter, pajak hotel, pajak makelar, pajak penghasilan, pajak usaha


You may also like

5 Cara Mengelola Keuangan Untuk Meningkatkan Profit Perusahaan Anda

5 Cara Mengelola Keuangan Untuk Meningkatkan Profit Perusahaan Anda

5 Langkah Efektif Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

5 Langkah Efektif Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top
Jakarta OfficeSurabaya OfficeInstagramFacebookYouTube