November 12

0 comments

Cara Melakukan Pencabutan PKP bagi Pengusaha

Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai pencabutan PKP. Sebelum itu kita harus tahu apa itu PKP dan non PKP. Pajak dan bisnis adalah dua hal yang sangat berkaitan. Dalam dunia perpajakan, kita mengenal istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut PPN dan non PKP. Lantas, apa perbedaan PKP dengan non PKP? Baca penjelasannya di bawah ini.

Perbedaan PKP dan Non PKP

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 serta perubahannya.

Pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil (yang batasannya sudah ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan), terkecuali jika pengusaha kecil tersebut ingin perusahaannya dikukuhkan sebagai PKP.

Sedangkan pengusaha non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang ditanggung PKP tidak dapat dilakukan oleh non PKP.

Jika seorang pengusaha non PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Bagaimana Jika Omzet di Bawah 4.8 Miliar

Berdasarkan peraturan perpajakan, seorang pengusaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar/tahun wajib mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Akan tetapi, jika di kemudian hari usaha Anda mengalami penurunan omzet menjadi di bawah Rp4,8 miliar, maka PKP harus mengajukan pencabutan pengukuhan PKP.

Pencabutan pengukuhan PKP telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Siapa Saja PKP yang Harus Melakukan Pencabutan PKP?

Sebelum membahas tata cara pencabutan pengukuhan PKP, berikut ini daftar PKP yang harus dicabut atau berkewajiban melakukan pencabutan pengukuhan PKP:

  1. PKP yang status wajib pajaknya dinyatakan non efektif.
  2. PKP fiktif atau keberadaan dan kegiatan usahanya tidak diketahui.
  3. PKP yang melakukan penyalahgunaan pengukuhan PKP.
  4. PKP yang telah pindah ke wilayah KPP lainnya.
  5. PKP sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP.
  6. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain.
  7. PKP tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

Rahasia Sukses Buka Ratusan Cabang Ala Kopi Janji Jiwa

5 Kesalahan Utama Dalam Membangun Bisnis F&B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top
Jakarta OfficeSurabaya OfficeInstagramFacebookYouTube