Februari 5

0 comments

Pemberlakukan Tarif TER PPh21 Tidak Menambah Beban Pajak

Tarif TER PPh21 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempermudah penghitungan pemotongan pajak penghasilan (Tarif TER PPh21) melalui penerapan rata-rata tarif efektif (TER). Kebijakan yang juga berlaku mulai 1 Januari 2024 ini memberikan kemudahan yang tercermin dari kemudahan penyimpanan utang pajak dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif selama tarif tetap menerapkan ketentuan yang berlaku saat ini.

Tarif TER PPh21

Kebijakan Tarif TER PPh21

Kebijakan tersebut di atur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 juga tentang Pedoman Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini juga merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023.

“Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan dan juga kemudahan pemotongan PPh 21 oleh penyedia informasi ketenagakerjaan. “PMK ini juga di terbitkan dalam rangka mengakomodir penyesuaian pemotongan tarif dengan menggunakan tarif efektif dan tarif pada Pasal 17 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan resminya (9/1) .

Pasal 13 PMK 168 Tahun 2023 secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk memudahkan penghitungan PPh Pasal 21. Selanjutnya tarif efektif di sini terdiri dari tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

Peraturan Terbaru Terkait Tarif TER PPh21

Dalam skema pemotongan tarif TER PPh21 yang menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, Dwi menjelaskan, penerapan tarif efektif bulanan, misalnya, bagi pegawai tetap hanya sebatas di gunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan.

BACA JUGA:  Cara Lapor SPT Online, Hanya Lewat HP!

Kategori Tarif TER PPh21

Dalam aturan tersebut, maka pemerintah mengatur mengenai penghitungan tarif TER PPh 21 yang di potong dari penghasilan bruto pegawai tetap dengan menggunakan tarif bulanan golongan A, B, dan C. Golongan A di peruntukkan bagi orang pribadi yang berstatus penghasilan tidak kena pajak ( PTKP) yang belum menikah tanpa tanggungan (TK/ 0 ), kemudian belum menikah dengan 1 tanggungan (TK/1), dan menikah tanpa tanggungan (K/0).

Kategori B berlaku bagi individu berstatus PTKP, belum menikah dengan 2 tanggungan (TK/2), juga belum menikah dengan 3 tanggungan (TK/3), menikah dengan 1 tanggungan (K/1), dan menikah dengan jumlah tanggungan 2 orang (K /2). Sedangkan kategori C berlaku bagi individu berstatus PTKP menikah dengan 3 orang tanggungan (K/3).

Untuk memudahkan pemotongan PPh Pasal 21, DJP juga telah menyiapkan dua instrumen untuk membantu pengusaha. Kedua instrumen tersebut kemudian adalah alat bantu penghitungan PPh Pasal 21 (kalkulator pajak) yang dapat di akses melalui situs jasa.go.id mulai pertengahan Januari 2024 dan terbitnya buku panduan penghitungan pemotongan PPh 21 yang dapat diakses melalui link berikut:


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

SIAP KEMBANGKAN BISNIS!

Otomatisasi Bisnis dengan Metode PSF

Sudah bukan jamannya bisnis malah bikin stres..

Hari
Jam
Menit
Detik