Agustus 19

0 comments

Mengenal Tarif Pajak PPH21 Beserta Cara Perhitungannya

Pajak atas penghasilan pegawai juga bermacam-macam, salah satunya adalah PPh Pasal 21 atau juga sering disebut tarif pajak PPH21.

Dalam sebuah bisnis, karyawan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan bisnis. Sebagai imbalannya, karyawan umumnya juga memiliki penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, tidak kalah pentingnya untuk memperhatikan semua aspek perpajakan.

tarif pajak PPH21

Pengertian PPH21

PPh 21 adalah pemotongan pajak yang ada atas penghasilan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (WPOP) berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Memiliki dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang sesuai dengan kegiatan. . Wajib Pajak atau Subyek Pajak juga sebagai Wajib Pajak, dan untuk apa pajak itu harus bayarkan adalah sebagai Objek Pajak.

Objek Pajak

PPh 21 umumnya terkait dengan pajak yang terpotong dalam sistem penggajian perusahaan. Namun, PPh 21 sebenarnya juga beralih untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, misalnya:

  • Gaji Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan tetap maupun tidak tetap
  • Penghasilan bagi Pensiunan secara berkala, dapat berupa pensiun atau penghasilan sejenis
  • Pesangon bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang terima sekaligus. Dapat berupa uang pesangon, jaminan hari tua/jaminan, jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis.
  • Penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau pekerja lepas. Dapat berupa upah satuan, upah borongan, upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan.
  • Penghasilan non-karyawan dapat berupa honorarium, upah, komisi, dan tunjangan serupa
  • Imbalan bagi peserta kegiatan. Hal tersebut dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang perwakilan, atau penghargaan yang sejenis.

Tarif Progresif Pajak PPH21

Menurut Pasal 17 ayat 1, penghitungan tarif pajak penghasilan orang pribadi menggunakan tarif progresif. Persentase pengenaan PPh 21 WPOP masuk dalam katagori berdasarkan besaran penghasilan tahunan. Kategori tarif pajak adalah sebagai berikut:

  • Bagi yang memiliki penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 adalah 5%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 adalah 15%.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sebesar Rp250.000.000,- Rp500.000.000 adalah 25%.
  • Begitu pula dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 adalah 30%.
  • Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan terkena tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jadi total pajak penghasilan yang terpotong adalah 120% dari jumlah yang seharusnya terpotong
BACA JUGA:  Strategi Perusahaan Yang Tepat Agar Meningkatkan Keuntungan

Dasar hukum PPh 21 yang telah terulas sebelumnya mengacu pada berbagai peraturan yang mengatur ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  • Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang melalui pembayaran Sekaligus.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang melalui pembayaran Sekaligus.
  • Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.

Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

Ukur Kinerja Karyawan Dengan Metode Balanced Scorecard

Ukur Kinerja Karyawan Dengan Metode Balanced Scorecard

Desainer Wajib Tahu Ini! Pajak Yang Dikenakan Pada Desainer

Desainer Wajib Tahu Ini! Pajak Yang Dikenakan Pada Desainer
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top