Agustus 24

0 comments

Mengenal Lebih Dalam Barang Kena Pajak Yang Wajib Anda Ketahui

Pajak adalah suatu pungutan yang sifatnya wajib dan harus di bayar oleh wajib pajak di Indonesia. Wajib Pajak ini harus sudah memenuhi kewajiban secara subjektif maupun secara objektif. Selain di kenakan pada mereka yang menerima penghasilan, pajak juga di kenakan atas barang-barang yang di beli atau kita konsumsi. Pelajari lebih lanjut mengenai barang apa saja yang kena pajak.

Pajak atas barang-barang yang kita beli atau kita konsumsi ini di kenal juga dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nah barang yang di beli/di konsumsi ini umumnya menyebut dengan barang kena pajak atau di singkat dengan BKP. Lantas, apa sebenarnya pengertian dari BKP, apa itu penyerahan barang kena pajak. Dan yang pasti barang apa saja yang termasuk BKP?

Dalam artikel ini kami akan membahas mengenai BKP, dan barang apa saja yang termasuk BKP.

Jadi, baca artikel ini sampai selesai ya agar Anda mengetahui seputar tentang barang kena pajak.

Apa itu Barang Kena Pajak ?

Berdasarkan pasal 1 angka 3 dan 2 UU No. 8 tentang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983. Pengertian Barang Kena Pajak adalah barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak, atau tidak berwujud. Di mana di dalamnya terkena pajak berdasarkan undang-undang tersebut.

Pihak yang menjual barang adalah pihak yang merupakan wajib pajak dan telah memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Jika belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka tentu saja barang yang di jualnya tidak akan di kenakan pajak. Namun sebaliknya, jika penjual adalah wajib pajak yang ber-NPWP dan sudah mendaftarkan atau di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Maka barang yang di jualnya nilainya akan di tambahkan dengan tarif PPN.

barang kena pajak

Penyerahan barang kena pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah:

  1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
  2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
  5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Di mana masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
  7. Penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
  8. Penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang di lakukan berdasarkan prinsip syariah. Di mana penyerahannya di anggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Mekanisme Penyerahan BKP

Yang di maksud dengan “Perjanjian” meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Penyerahan BKP dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Sedangkan “pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)” adalah penyerahan BKP yang di sebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.

Dalam hal penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. BKP di anggap di serahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).

BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjual belikan yang tersisa saat pembubaran perusahaan. Di mana Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat di kreditkan. Karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon. Di mana Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat di kreditkan tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP.

barang kena pajak

Barang apa saja yang di kenakan pajak

Barang kena pajak (BKP) menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud berdasarkan Undang-Undang PPN. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum di kukuhkan.

Penyerahan barang yang di kenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Barang berwujud yang di serahkan merupakan BKP;
  2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud;
  3. Penyerahan di lakukan di dalam Daerah Pabean;
  4. Penyerahan di lakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

BKP adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang di kenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Terdapat 2 bentuk BKP, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Barang yang berwujud. 
  2. Barang yang tidak berwujud.

BKP berwujud di dalam laporan keuangan bisa dibedakan menjadi 2 kategori meliputi barang kena pajak berwujud bergerak dan tidak bergerak. BKP bergerak merupakan barang yang bisa berpindah-pindah tempat atau lokasi, sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan.

Di mana barang kena pajak berwujud bergerak tersebut diantaranya:

  • Kendaraan seperti mobil, motor, truck, bis, dan lain sebagainya.
  • Peralatan seperti excavator, breaker, aspal spryer, kampas rem, kampas kopling, biskuit, dan lain sebagainya.
  • Mesin produksi
  • Perlengkapan seperti komputer, alat fotokopi, laptop, meja, kursi dan lain sebagainya.

Selain barang berwujud bergerak, ada pula BKP berwujud yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Yang mana bisa berupa rumah, gedung, apartemen, dan jenis bangunan lainnya.

Sementara itu, untuk BKP barang yang tidak berwujud antara lain:

  1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
  2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :
    • penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
    • penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
    • penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Demikianlah penjelasan lengkap tentang barang kena pajak atau BKP. Setiap pengusaha tentunya harus memerhatikan hal ini secara seksama.

Pada dasarnya, jenis barang dalam kategori barang kena pajak atau tidak itu tergantung dari apakah pihak penjual ataupun pembeli adalah perusahaan yang sudah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ataukah belum (PKP). Semoga artikel ini bisa membantu Anda mengetahui lebih dalam mengenai barang kena pajak. Dan apabila Anda merasa artikel ini bermanfaat, silakan share artikel ini, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Anda juga bisa meninggalkan komentar atau pertanyaan.


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

5 Langkah Mudah Melakukan Audit di Perusahaan Anda

5 Langkah Mudah Melakukan Audit di Perusahaan Anda

Istilah Akuntansi yang Perlu Anda Ketahui di Dunia Bisnis

Istilah Akuntansi yang Perlu Anda Ketahui di Dunia Bisnis
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

SPECIAL WORKSHOP

4 Strategi Audit Internal Untuk Mencegah Kecurangan Pada Bisnis Anda

Hari
Jam
Menit
Detik