April 25

0 comments

Mencabut Status PKP Usaha, Ini Pajak Yang Tak Lagi Dibayar

Ingin mencabut status PKP? Atau bahkan sudah bukan PKP lagi? Lalu apa saja pajak yang sudah tidak lagi dibayar dan pajak apa yang masih harus dibayar? Simak artikel kali ini hingga selesai untuk mendapatkan jawabannya.

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan dengan peredaran lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun harus di tetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, jika perusahaan mengalami penurunan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, maka perusahaan dapat mengajukan pencabutan sebagai PKP.

Pencabutan PKP telah di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan dan Penegasan Usaha Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Konfirmasi. Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data dan Pemindahtanganan Wajib Pajak.

Pencabutan PKP di lakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan bahwa PKP tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP dan dapat di lakukan secara langsung melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang di antarkan ke KPP/KP2KP/jasa di luar negeri. kota menurut wilayah kerjanya.

mencabut status pkp

Syarat Mencabut Status PKP

Tak semua PKP dapat mencabut status tersebut, berikut ketentuan PKP yang harus atau wajib melakukan pencabutan PKP:

1. Orang pribadi yang sudah meninggal dunia.

2. Telah di pusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain.

3. Pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya.

4. Jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penrimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi PKP.

BACA JUGA:  Pentingnya Memiliki BUPOT (Bukti Potong) PPh 23 Untuk Usaha Anda

5. Selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

6. Bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia hasil sensus pajak nasional.

7. Hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah pengukuhan PKP hasil kegiatan lain yang di lakukan oleh Ditjen Pajak.

Pencabutan pengukuhan PKP dapat di lakukan dengan 2 cara, yaitu dengan pencabutan pengukuhan PKP pada aplikasi PKP yang dapat dilakukan secara elektronik atau manual atau di kantor berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan yang dilakukan apabila terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP yang menunjukkan PKP tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif.

Jangka waktu pencabutan PKP paling lambat 6 bulan terhitung sejak permohonan di terima secara lengkap oleh Wajib Pajak dan perlu di ingat bahwa pencabutan pengukuhan PKP hanya berlaku untuk PPN atau PPnBM dan tidak berarti meninggalkan kewajiban untuk membayar pajak-pajak lainnya seperti PPh dan lain-lain.


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

Ukur Kinerja Karyawan Dengan Metode Balanced Scorecard

Ukur Kinerja Karyawan Dengan Metode Balanced Scorecard

Desainer Wajib Tahu Ini! Pajak Yang Dikenakan Pada Desainer

Desainer Wajib Tahu Ini! Pajak Yang Dikenakan Pada Desainer
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

WORKSHOP MARKETING SYSTEM

4 Formula Menentukan Strategi Marketing yang Tepat di Bisnis untuk Tetap Berkembang di Masa Sulit

Hari
Jam
Menit
Detik