Maret 16

0 comments

Membuat Laporan Pajak UMKM Omzet di Bawah 4.8M Per Tahun

Lapor pajak melibatkan pengumpulan semua dokumen yang diperlukan, seperti formulir SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dan dokumen pendukung lainnya. Setiap warga negara indonesia (WNI) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Bagi setiap pemilik usaha tidak hanya harus menghitung keuangan usahanya saja, namun juga harus memperhatikan pajak. Pemahaman yang tepat tentang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kemudian adalah Langkah penting dalam menjaga ketaatan perpajakan. Tidak semua pengusaha mengetahui tentang perpajakan, padahal hal ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021, hasil penjualan tahunan adalah salah satu kriteria yang kemudian dipertimbangkan dalam pengelompokan UMKM.

1. Usaha Mikro : Penjualan tahunan paling banyak 2 miliar rupiah
2. Usaha Kecil : Penjualan tahunan 2-15 miliar rupiah
3. Usaha Menengah : Penjualan tahunan 15-10 miliar rupiah
Lapor pajak

Perhitungan (Tarif) Pajak UMKM dari sudut pandang perpajakan, UMKM di bagi menjadi dua kategori, yaitu omzet dibawah 4,8 miliar rupiah dan omzet diatas 4,8 miliar rupiah. Perhitungan pajak UMKM dengan omzet di bawah 4,8 miliar PPh yang harus di bayarkan senilai 0,5% x omzet. Sedangkan perhitungan pajak UMKM dengan omzet diatas 4,8 miliar PPh yang harus di bayarkan senilai 22% x Penghasilan Kena Pajak (Penjualan dikurangi beban-beban sesuai standar perpajakan). Jika terdapat perbedaan beban secara pencatatan akuntansi dan beban menurut standar perpajakan maka harus di lakukan rekonsiliasi fiskal. 

Saat mendaftarkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke kantor pelayanan Pajak (KPP) di tempat usaha anda berdomisili, anda juga akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang isinya berupa daftar beberapa pajak yang harus di bayarkan, berikut pajak yang perlu di bayarkan oleh Pengusaha UMKM :

BACA JUGA:  Mengenal Jasa Konsultan Pajak: Pengertian, Tanggung Jawab, dan Tips Memilih Konsultan Pajak Terbaik

1. Pajak Penghasilan (PPh)

a. PPh Pasal 21 

Pajak yang di potong atas penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima wajib pajak atau karyawan perusahaan dan harus di bayar tiap bulannya.

b. PPh Pasal 23

Pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan transaksi pembagian keuntungan saham, royalty, bunga, hadiah, penghargaan, sewa, atau penghasilan lain terkait penggunaan asset selain tanah atau transfer bangunan.

c. PPh Pasal 25

Angsuran pajak berdasarkan jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh yang telah di kurangi PPh terpotong.

d. PPh Pasal 4 ayat 2

Pemotongan pajak atas penghasilan yang di potong dari bunga deposito, bunga obligasi, bunga simpanan yang di bayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi Saham, dan transaksi lain sesuai peraturan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemotongan pajak atas transaksi barang dan jasa kena pajak, dimana nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan. Berdasarkan UU PPN yang berlaku untuk saat ini, PKP yang di wajibkan untuk melakukan pembayaran PPN yaitu memiliki omzet mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Namun khusus UMKM, UU HPP mengatur besaran tarif PPN yang di bayarkan adalah 1-3%. Dengan begitu beban UMKM akan lebih ringan karena hanya membayar PPN sekitar 1-3% dan tidak perlu membayar sebesar 11%.

3. PPh Final 0,5%

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, PPh final adalah pemotongan pajak terhadap wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha lebih dari dari Rp 5 miliar dalam setahun. Sedangkan untuk UMKM yang beromzet kurang dari RP 5 miliar setahun di bebaskan dari PPh final ini.

BACA JUGA:  Jenis Pajak Perusahaan yang Berlaku di Indonesia

Persiapan Lapor SPT Tahunan UMKM, sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh OP, terdapat beberapa hal yang perlu di siapkan. Pertama, catatan omzet per bulan. Kedua, bukti penyetoran PPh Final. Ketiga,bukti potong PPh (Jika ada). Keempat, kartu keluarga. Kelima, daftar harta dan utang yang di miliki.  Selain itu, wajib pajak perlu menginstall aplikasi form viewer untuk membuka e-Form.

Langkah-langkah lapor SPT PPh OP UMKM :

  1. Buka situs DJP online https://djponline.pajak.go.id.
  2. Masukan NPWP, kata sandi, serta kode keamanan untuk login
  3. Klik lapor dan Pilih e-Form
  4. Pilih “Buat SPT”. Pilih “Ya” untuk wajib pajak yang menjalankan usaha bebas.
  5. Klik “e-Form SPT 1770”. Pilih tahun pajak kemudian klik “Kirim Permintaan”
  6. Setelah itu, dokumen e-form otomatis terunduh dan kode verifikasi akan dikirim ke surel.
  7. Klik “Download Viewer” pada halaman unduh formular elektronik. Lalu klik “windows (24mb)”. Setelah proses unduh selesai, instal form viewer tersebut.
  8. Siapkan dokumen e-form yang sudah di unduh dan daftar peredaran bruto selama satu tahun. Buka dokumen e-form melalui program viewer lalu pilih “pencatatan”.
  9. Isi jumlah harta yang di miliki pada tahun pajak tersebut di lampiran 1770-IV bagian A.
  10. Isi jumlah utang yang di miliki pada tahun pajak tersebut di lampiran 1770-IV bagian B.
  11. Isi nama anggota keluarga di lampiran 1770-IV bagian C.
  12. Isi PPh final. Pada lampiran 1770-III, klik kolom PP 23. Klik box PP 23 yang muncul di atas. Kemudian isi peredaran atau penjualan bruto setiap bulan sesuai dengan dokumen yang ada setelah selesai mengisi peredaran bruto , klik “Ya” kemudian klik halaman berikutnya.
  13. Klik halaman berikutnya pada lampiran II dan lampiran I. lalu akan masuk ke halaman induk 1770. Isi Status kewajiban pajak sesuai kondisi .
  14. Pada bagian B, pilih penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan kondisi. Setelah itu isi kolom tanggal, lalu klik “submit”.
  15. Klik “unggah lampiran” pada halaman berikutnya. Pastikan ukuran berkas tidak lebih dari 40 MB dan berbentuk PDF. Buka Surel dan salin kode verifikasi.
  16. Kembali lagi ke form viewer. Kemudian tempel kode verifikasi, klik “submit”. Klik “Yes” pada kotak dialog yang muncul. Tunggu proses submit sampai selesai. Setelahnya akan ada pemberitahuan “submit SPT berhasil”.
  17. Bukti penerimaan elektronik akan dikirim ke surel.
BACA JUGA:  Cara Lapor Pajak Online Tanpa Harus Ribet Ke Kantor Pajak

Kesimpulan

Sebagai warga negara yang baik, sebagai pengusaha UMKM harus taat membayar pajak secara tepat waktu. Sebaiknya segera lapor pajak mulai sekarang. Sebab jika tidak bayar pajak atau terlambat maka DJP akan melakukan penagihan pajak dalam bentuk surat teguran dan di lanjutkan dengan surat paksa. Jika melewati masa tenggat yang telah di tentukan, para pengusaha UMKM akan di kenai denda bahkan hukuman pidana. 

Penulis: Siwa, Consultant of Dconsulting


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top

SIAP KEMBANGKAN BISNIS!

Otomatisasi Bisnis dengan Metode PSF

Sudah bukan jamannya bisnis malah bikin stres..

Hari
Jam
Menit
Detik