April 21

0 comments

Alasan Utama Dilakukan Pemeriksaan Pajak Pada Usaha Anda

Sistem self-assessment perpajakan di Indonesia mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, mengumpulkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, DJP berhak melakukan pemeriksaan untuk memantau pelaksanaan kewajiban perpajakan pada setiap wajib pajak.

Tetapi sebelum lebih jauh, kita pahami dulu mengenai pemeriksaan pajak. Mengacu pada Pasal 25, Pasal 1 “UU KUP”, pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan / atau bukti yang di laksanakan secara obyektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan, dengan memperhatikan tujuan pengujian apakah mereka memenuhi persyaratan.

Memenuhi kewajiban perpajakan dan / atau melakukannya untuk tujuan lain untuk menerapkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Pasal 4 (1) PMK 18/2021 mengatur pemeriksaan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Jadi Anda perlu tahu perusahaan seperti apa yang akan diperiksa oleh kantor pajak.

pemeriksaan pajak

Kriteria perusahaan yang dipantau

Pemeriksaan di lakukan pada wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan Pasal 17B “UU KUP”;

2. Adanya data spesifik yang menyebabkan kurang bayar pajak yang terutang;

3. Wajib Pajak menyampaikan SPT untuk menjelaskan kelebihan pembayaran tersebut, kecuali Wajib Pajak yang meminta pengembalian kelebihan pembayaran tersebut pada angka 1;

4. Wajib Pajak yang telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara dini;

5. Wajib Pajak menyampaikan SPT untuk menjelaskan kerugiannya;

6. Wajib Pajak menggabungkan, melebur, memperluas, melikuidasi, membubarkan, atau akan meninggalkan Indonesia secara permanen;

7. Wajib Pajak mengubah tahun buku atau metode pembukuan atau perubahan karena penilaian kembali aset tetap;

8. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT, namun melebihi batas waktu yang di tentukan dalam surat peringatan yang di pilih untuk pemeriksaan berdasarkan analisis risiko;

9. Wajib Pajak menyampaikan SPT terpilih untuk ditinjau berdasarkan hasil analisis risiko; atau

10. Selain itu adalah Pengusaha Kena Pajak tidak memberikan Barang Kena Pajak (BKP) dan / atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan / atau BKP ekspor dan / atau JKP, dan telah menerima potongan pajak masukan atau telah di kreditkan pajak masukan sesuai dengan Pasal 9 ayat (6e). ) Undang-undang pajak pertambahan nilai.

pemeriksaan pajak

Pemeriksaan lain-lain

Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang di atur dalam Pasal 70 PMK 184/2015. Pemeriksaan sesuai dengan standar berikut. Pertama, WP berikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. Kedua, hilangkan NPWP. Ketiga, upacara pengukuhan PKP. Keempat, acara pengukuhan PKP di batalkan. Kelima, wajib pajak mengajukan keberatan. Keenam, mengumpulkan data dan menggunakannya untuk merumuskan standar penghitungan laba bersih. Ketujuh, pencocokan data dan / atau alat informasi.

Kedelapan, menentukan lokasi wajib pajak di daerah terpencil. Kesembilan, tentukan satu atau lebih tempat di mana PPN harus di bayar. Kesepuluh, dalam konteks pemungutan dan pengelolaan pajak. Aspek kesebelas adalah menentukan kapan mulai melakukan produksi atau memperpanjang masa kompensasi kerugian terkait pemberian fasilitas perpajakan. Selanjutnya yang terakhir, penuhi persyaratan informasi negara mitra “Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda” (P3B).

pemeriksaan pajak

Alasan dilakukannya pemeriksaan pajak

Secara umum, terdapat dua alasan mengapa wajib pajak (WP) menjadi sasaran pemeriksaan DJP Kementerian Keuangan.

Alasan di lakukannya pemeriksaan pajak ada dua, yaitu pemeriksaan otomatis (pengajuan) pengembalian dana dan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Apa resikonya? Risiko ketidakpatuhan. Wajib pajak yang mengajukan pengembalian akan melalui tahap pemeriksaan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya.

Sementara bagi Wajib Pajak yang menemukan tanda-tanda pelanggaran akan terlebih dahulu melalui proses pendataan.

Data target pemeriksaan pajak adalah profil ekonomi dan profil perpajakan dari wajib pajak yang bersangkutan. Khusus untuk status ekonomi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, diperlukan data yang lengkap dari pihak ketiga (seperti bank dan instansi terkait lainnya). Terkait data tersebut, hal ini sejalan dengan upaya DJP untuk memaksimalkan database-nya. Untuk keperluan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), tindakan yang telah diambil telah dimasukkan dalam Program Pertukaran Data Internasional.

Semakin lengkap database, semakin mudah pemeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya. Setelah mengumpulkan data, petugas akan menganalisis dan memeriksa metode yang mungkin digunakan oleh wajib pajak yang diduga tidak patuh.

Pola yang biasa ditemui pemeriksa pajak adalah wajib pajak tidak mencatat pembeliannya, sehingga omzet yang dilaporkan berbeda dengan piutang usaha dan informasi biaya rekayasa, guna melakukan praktik transfer pricing.

Penetapan transfer pricing merupakan upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah regulasi yang ada (seperti mentransfer keuntungan ke luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah). Setelah inspektur mengetahui apa modenya, berikut ini adalah tindakan pencegahan yang harus di periksa WP.

Hal ini perlu di perhatikan agar ada potensi pajak sekaligus pemeriksaan. Pejabat tersebut akan melakukan tinjauan pajak prioritas pada para wajib pajak yang terindikasi tidak patuh, dengan pajak tersembunyi yang besar, dan pajak yang mungkin di bayarkan setelah peninjauan.

pajak usaha

Team pemeriksa

Ada bagian seperti komite perencanaan audit dan komite kontrol kualitas audit. Panitia akan di tempatkan di tingkat pusat dan daerah (Kanwil). Intinya, tugas pemeriksa pajak akan lebih terkonsentrasi, karena sudah ada proses identifikasi yang menyeluruh sebelum wajib pajak diperiksa.

Selama ini, mereka lebih utama bertanggung jawab untuk memeriksa pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak. Dengan percepatan pengembalian kebijakan baru, wajib pajak berisiko rendah tidak akan di periksa sebelumnya seperti sebelumnya.


Tags

akuntansi, arus kas, bayar pajak, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, kena pajak, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, lapor pajak, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal


You may also like

5 Cara Mengelola Keuangan Untuk Meningkatkan Profit Perusahaan Anda

5 Cara Mengelola Keuangan Untuk Meningkatkan Profit Perusahaan Anda

5 Langkah Efektif Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

5 Langkah Efektif Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You might also like

Top
Jakarta OfficeSurabaya OfficeInstagramFacebookYouTube